Bupati Tegal Disomasi Warga Terkait Penundaan Pelantikan BPD Dukuhsalam

Bupati Tegal Disomasi Warga Terkait Penundaan Pelantikan BPD Dukuhsalam

Sabtu, 24 November 2018

Mereka yang mensomasi yakni BPPH dan MPC PP

FOTO: Wijayanto/PortalPantura - BPPH dan MPC PP menyerahkan berkas somasi.


TEGAL -
Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda (MPC-PP) Kabupaten Tegal melayangkan somasi kepada Bupati Tegal Umi Azizah, perihal penundaan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuhsalam terpilih.



Selain penundaan, dua anggota BPD yang terpilih pun harus dianulir melalui surat dari Umi Azizah pada saat masih menjabat sebagai Plt Bupati Tegal


BPPH menilai penundaan pelantikan Anggota BPD Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal adalah mal administrasi (cacat administrasi).


Ketua BPPH Kabupaten Tegal, Putra Fajar Sanjaya mengatakan, mestinya seorang Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menganulir, apalagi menunda peresmian anggota BPD terpilih.


"Bupati hanya bertugas melantik dan meresmikan saja. Jika sampai menganulir hasil, apalagi memerintahkan untuk pemilihan ulang. Itu namanya di luar kewenangan atau mal administrasi," ujar Fajar usai melayangkan berkas somasi di kantor Sekretariat Pemkab Tegal, Jumat (23/11/2018).


Menurut Fajar, calon anggota BPD terpilih itu sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) Panitia pada tanggal 15 Agustus 2018 lalu.Kemudian karena tak kunjung dilantik, akhirnya Kepala Desa (Kades) Dukuhsalam memberikan surat usulan melalui Camat Slawi untuk segera menerbitkan SK Pelantikan Anggota BPD terpilih kepada Umi Azizah pada tanggal 10 September 2018.
Namun pada tanggal 22 Oktober 2018 kemarin, Umi yang bertandatangan sebagai Plt Bupati Tegal memberikan surat balasan untuk menganulir hasil terpilihnya anggota BPD Dukuhsalam beserta meminta segera melakukan pemilihan voting ulang.


Dari surat balasan itu, tambah Fajar, dua nama calon anggota BPD terpilih yakni Ismet Gunawan dan Adang Supranto harus dianulir karena keberatan dari warga sekitar.


"Jika ini (somasi) tidak direspon, kami akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang karena Bu Umi sudah di luar wewenangnya dan melanggar Perbup-nya sendiri. Semoga ada respon secepatnya dari Bupati. Kami tunggu 3x24 jam," papar dia.


Terpisah, Bupati Tegal Umi Azizah saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui adanya somasi yang dilayangkan terhadap dirinya.
Umi menuturkan penundaan pelantikan itu karena beberapa calon anggota terpilih di antaranya bukan merupakan warga asli Dukuhsalam.


"Saya belum lihat langsung surat somasinya. Namun, kami sudah lakukan pengkajian bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), ternyata beberapa anggota BPD terpilih di Dukuhsalam bukan warga asli sana sehingga harus ditunda," terang Umi

FOTO: Wijayanto/PortalPantura - BPPH dan MPC PP berfoto bersama
Terkait somasi itu, dia mengatakan, apapun aduan dari masyarakat tetap harus direspon.


Sebab menurut Umi, pro dan kontra di tengah masyarakat adalah hal yang wajar.


"Maka dari itu, apapun aduannya, kami harus cepat merespon. Jika pihak pemberi somasi itu mengundang kami untuk diskusi, kami pun dengan senang hati siap memenuhinya," pungkas Umi.(Wj/PP)