Dua Staf KPU Brebes Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Kode Etik

Dua Staf KPU Brebes Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Kode Etik

Rabu, 02 Januari 2019

Dua staf tersebut dilaporkan ke DKPP karena menerima uang saat berada di panggung kehormatan karnaval HUT RI ke-73 di Brebes


BREBES - Dua staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes bebas dari tuduhan kode etik karena menerima uang pada karnaval HUT RI ke-73 tingkat Kabupaten Brebes beberapa waktu lalu.

Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (3/12/2019) yang dipimpin oleh Profesor Muhammad menyatakan kedua terlapor tidak terbukti melanggar kode etik.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Brebes Wakro melaporkan dua staf KPU Brebes yakni Wijayanti dan Nita Febriyanti karena menerima sejumlah uang dari pengurus PDIP dan Golkar pada karnaval HUT RI ke 73 di Brebes beberapa waktu lalu.

Sidang DKPP menyebut, kedua staf KPU Brebes tersebut menerima uang tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan. Mereka juga tidak mengenal orang yang berada di panggung.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim juga berpendapat logo parpol yang dibawa staf KPU Brebes diberikan secara scak sehingga kemungkinan semua staf mendapat perlakuan yang sama.

Diketahui, dua staf KPU Brebes tersebut menerima uang dari Maryatun (PDIP) sebesar Rp200.000 dan dari Pamor Wicaksono (Golkar) sebesar Rp50000. Mereka menerima uang tersebut karena desakan ditengah keriuhan karnaval. Dua staf tersebut juga tidak menggunakan sama sekali uang yang diterimanya itu.

Ketua Bawaslu Brebes Wakro yang menjadi pelapor dalam kasus tersebut mengaku menerima hasil putusan DKPP karena putusan itu bersifst final.

"Kami menghargai keputusan DKPP yang bersifat final." Kata Wakro. Meskipun, lanjutnya, ada sisi yang kurang pas dari pertimbangan Bawaslu.

Selanjutnya, tutur Wakro, Bawaslu Brebes akan terus mensosialisasikan kepada jajaran Bawasli maupun KPU untuk menjaga etila profesi sebagai penyelenggara Pemilu. (*)

Pewarta: Ripto