Kontraktor Segel Pasar Bojong Karena Sisa Pembayaran Tak Kunjung Dibayar Pemda

Header Menu

Kontraktor Segel Pasar Bojong Karena Sisa Pembayaran Tak Kunjung Dibayar Pemda

Senin, 28 Januari 2019

Tegal, PortalPantura.com -- Pasar Bojong, Kabupaten Tegal akhirnya disegel, Sabtu (26/1/2019). Penyegelan dilakukan oleh  PT Wira Bina Prasamnya Semarang, selaku kontraktor pembangunan pasar tersebut. Alasan penyegelan pasar tradsional tersebut karena untuk mengamankan aset sekaligus menunggu sisa pembayaran pekerjaan yakni sekitar 21 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 12,6 miliar.


Sejumlah pekerja menyegel pasar Bojong Kabupaten Tegal dengan memasang pagar seng mengelilingi bangunan pasar tersebut, Sabtu, (26/01/2019). (Foto: Wijayanto)

Pembangunan Pasar Bojong sudah selesai 100 persen. Baik kios, halaman parkir yang menggunakan cor beton, WC, listrik, dan lainnya. Saat itu para pekerja hanya sedang melakukan bersih-bersih di dalam ruangan pasar. Sedangkan pekerja lainnya, sibuk membuat pagar keliling pasar dengan menggunakan seng bekas dan kayu. Setelah dipagar keliling,

Manager Proyek Pembangunan Pasar Bojong, Toto beserta pekerja lainnya menyegel bangunan itu dengan mengunci pintu masuk pasar yang terbuat dari seng.

"Selain mengamankan aset, penyegelan juga sebagai bentuk protes atas belum dibayarnya sisa pekerjaan proyek ini," kata Toto, saat ditemui di lokasi Pasar Bojong, Sabtu (26/1/201).

Dia mengungkapkan, pada saat akhir tahun anggaran 2018 lalu, hasil pekerjaan sebenarnya sudah memasuki 90 persen. Namun, sesuai dengan hasil pemeriksaan terakhir pada 28 Desember 2018, pihaknya hanya dibayar 79 persen dari nilai kontrak.

"Kami mengalami beberapa kendala, diantaranya lokasi pekerjaan yang sulit. Distribusi material tidak bisa menggunakan kendaraan besar, karena jalan naik turun dan berkelok," bebernya.

Selain itu, lanjut dia, juga ada perubahan desain pekerjaan, sehingga harus merubah pekerjaan yang membuat waktu molor. Namun demikian, pihaknya tetap mengerjakan proyek tersebut hingga selesai walau melebihi tahun anggaran. Diakuinya, kontraktor memang sempat diputus kontrak oleh dinas pengguna anggaran. Namun, pihaknya enggan menandatanganinya karena surat putus kontrak itu diserahkan pada tanggal 8 Januari 2019. Sedangkan hasil opname pekerjaan yang dilakukan oleh dinas terkait, pada 28 Desember 2018.

"Kami waktu itu sudah pernah meminta agar ada perpanjangan waktu pekerjaan. Tujuannya agar pasar bisa diselesaikan dan ada azaz manfaat. Kami sudah beritikad baik. Tapi malah tidak digubris. Akhirnya kami tetap meneruskan pembangunan pasar itu," ungkapnya.

Untuk meneruskan pembangunan pasar itu, pihaknya mengaku mendasari pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu 50 hari. Hal itu dinilai bisa diterapkan untuk menghindari bangunan mangkrak.

"Harapan kami, Pemkab Tegal membayar sisanya yaitu 21 persen. Kami minta agar dianggarkan dalam Perubahan APBD 2019 atau di APBD 2020," tegasnya.

Menurut Toto, apabila permintaan dari PT Wira Bina Prasamnya tidak bisa dipenuhi, maka bangunan itu tidak diserahterimakan kepada Pemkab Tegal, dan pasar tidak bisa difungsikan. "Kami mengacu pada Perpres. Aturan itu lebih tinggi ketimbang Perbup," tandasnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono saat dihubungi, mengaku belum mendapat laporan ihwal penyegelan Pasar Bojong. Namun, jika penyegelan itu memang benar, pihaknya bakal meminta penjelasan dari kontraktor yang bersangkutan.

"Kalau memang benar ada penyegelan, (kami) akan minta penjelasan dan keterangan maksud dan tujuan penyegelan," ucapnya singkat, Minggu (27/1/2019).

(Wijayanto)