Tanpa Nama Pelapor, Dugaan Pelanggaran Kampanye Tidak Bisa Diproses

Link Banner


Laporan dugaan tindak pelanggaran kampanye diharapkan disertai dengan bukti.


"Laporan tidak cukup menggunakan WhatsApp, tetapi juga harus dengan nama pelapornya. Baru kami tindak lanjuti." Kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Paguyangan Rohadi, Minggu (17/3/2019) usai sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada memilu DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD di aula Kantor Kecamatan Paguyangan.

Tanpa adanya pelapor, tutur Rohadi, Panwas tidak bisa menindaklanjuti apa yang dilaporkan, namun akan dijadikan sebagai temuan dan catatan oleh Panwas.

Sementara, Anggota Panwaslu Kecamatan Paguyangan Amiroh Juliawati mengatakan, sebelum melakukan, kampanye terbuka dan iklan di media mulai 24 Maret 2019.

"Kegiatan kampanye harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Polres setempat." Kata Amiroh. Jika tidak, panwas maupun Bawaslu bisa meminta untuk tidak melanjutkan kampanye tersebut.

Sementara, dalan sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2019 tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Paguyangan Rohadi dan anggotanya, Kapolsek Paguyangan Suroto, Danramil Paguyangan Darsono, serta tamu undangan lainya seperti ketua PKK Kecamatan Paguyangan, Ketua PKK desa se Kecamatan Paguyangan, Ketua Bayangkari Kecamatan Paguyangan, Ketua Persit Kecamatan Paguyangan, Ketua MWC NU Paguyangan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paguyangan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainya.***


(Yud)
Loading...
Informasi liputan, kritik dan saran hubungi:
Email: portalpantura@gmail.com
Telepon/SMS:
081-904-941-123
Komentar: