Masih banyak sekolah yang tempati tanah bengkok

Masih banyak sekolah yang tempati tanah bengkok

Kamis, 20 Juni 2019


PortalPantura.com, Bumiayu - Masih banyak sekolah dasar maupun sekolah tingkat pertama di Kabupaten Brebes yang menempati tanah milik desa atau tanah bengkok. Karena itu, desa diminta untuk menyerahkan tanah tersebut ke Pemerintah Kabupaten.

Banyaknya sekolah yang berada diatas tanah bengkok tersebut menjadi kendala dalam meraih opini Wajar Tanpa Perngecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Keberadaan SD dan SMP  adalah untuk layanan pendidikan masyarakat, maka harus bersama-sama diselesaikan. Supaya tidak ada lagi pihak yang mempersoalankan status kepemilikan tanah,” ucapa Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH.

Menurut Idza, belum diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah, karena Kabupaten Brebes belum menyelesaikan persoalan aset daerah.  Kendala tersebut sudah diupayakan semaksimal mungkin pembenahannya dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih belum clear persoalan tanah bengkok yang dipakai untuk bangunan sekolah. Untuk itu, perlu campur tangan seluruh pihak guna menyelesaikan persoalan tersebut,” terang Idza.

Dilanjutkan Idza, masih banyak bangunan SD dan SMP Negeri yang berdiri di atas tanah pemerintah desa atau tanah bengkok. Tentunya, ini secara legalitas dan aturan harus segera dihibahkan  atau dialihkan kepada sekolah tersebut.

“Untuk itu, seluruh kepala desa maupun penjabat desa harus segera melakukan proses penghibahan dan penyertifikatan tanah bengkok tersebut atas nama SD atau SMP yang memakainya” imbau Idza.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Dr Tahroni MPd menyampaikan, bahwa di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas, masih milik pemerintah desa atau tanah bengkok.

“Mari bersama-sama, seluruh kepala sekolah SD, SMP, kepala desa serta para camat untuk mengurai permasalahan yang ada, dengan membenahi status kepemilikan tanah tersebut,” ajak Tahroni.

Tahroni melaporkan, berkat kerja keras para kepala sekolah, kepala desa dan para camat dalam waktu dua hari dari 970 SD dan SMP, sudah 99 persen semua melaksanakan proses untuk penetapan status tanah yang jelas.

“Mediasi dan duduk bersama merupakan salah satu jalan guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Insya Allah, apa yang kita inginkan berupa pengelolaan aset daerah bisa tercapai dan opini WTP  pun bisa diraih,” tandas Tahroni.

Hadir dalam acara tersebut jajaran OPD Kabupaten Brebes, camat wilayah Brebes Selatan, kepala desa dan pj kepala desa, serta kepala sekolah sewilayah Brebes Selatan.
(Yudhi)