Persoalan pertanahan di sektor pendidikan masih jadi kendala untuk meraih WTP

Persoalan pertanahan di sektor pendidikan masih jadi kendala untuk meraih WTP

Rabu, 19 Juni 2019


PortalPantura.com, Brebes - Persoalan pertanahan di sektor pendidikan di Kabupaten Brebes masih jadi kendala dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Persoalan pertanahan di sektor pendidikan yang belum clear semua diantaranya tanah bengkok yang dipakai untuk bangunan sekolah.

“Keberadaan SD dan SMP  adalah untuk layanan pendidikan masyarakat, maka harus bersama-sama diselesaikan,”  ujar Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH saat Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi Dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah Wilayah Brebes Barat di SMK Bina Bangsa Kersana, Selasa (18/6/2019).

Idza mengaku masih banyak bangunan SD dan SMP Negeri yang berdiri di atas tanah pemerintah Desa atau tanah bengkok. Tentunya, ini secara legalitas dan aturan harus segera dihibahkan  atau dialihkan kepada sekolah tersebut.

Untuk itu, Idza menghimbau menekankan pada para Kepala Desa maupun Penjabat Desa untuk segera melakukan proses penghibahan dan pensertifikatan tanah bengkok tersebut atas nama SD atau SMP yang memakainya.

“Ketika, SMA dan SMK diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka segala aset diserahkan secara legowo kepada Pemerintah Provinsi,” terang Idza.

Jadi, lanjut Idza, tanah bengkok itu milik pemerintah, tanah milik negara, bukan milik perorangan Kepala Desa maka ambil alih fungsi dan hibah harus segera dilaksanakan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes Dr Tahroni MPd menyampaikan bahwa di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas, atau masih milik pemerintah Desa/tanah Bengkok.

Maka bersama para kepala Sekolah SD, SMP, kepala Desa serta para Camat akan membenahi status kepemilikannya. Tahroni juga menyampaikan, berkat kerja keras para Kepala Sekolah, Kepala Desa dan para Camat dalam waktu dua hari dari 970 SD daan SMP, sudah 99 persen semua melaksanakan proses untuk penetapan status tanah yang jelas.

Tahroni juga menekankan pada seluruh jajaran Kepala Sekolah, Camat dan juga Penjabat Desa dan juga masyarakat agar bermediasi dan duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

“Insya Allah, apa yang kita inginkan berupa pengelolaan aset daerah bisa tercapai dan opini WTP  pun bisa diraih,” ungkapnya penuh yakin.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH, Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes DR Tahroni MPd, jajaran Kepala Sekolah SD dan SMP, Camat, Kepala Desa dan juga Penjabat Kepala Desa Wilayah Brebes Barat serta para tamu undangan.
(Yudhi/HmsBbs)