Portal Pantura, Jakarta – Pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan berat pada awal pekan ini. Nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026. Dua faktor utama menjadi pemicunya: eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dan kekhawatiran memburuknya kondisi fiskal dalam negeri.
IHSG Dibuka Melemah, Koreksi Capai 3 Persen
Pada pembukaan perdagangan pagi ini, IHSG langsung tertekan dengan penurunan 211,38 poin atau 2,79 persen ke posisi 7.374,31. Sepanjang sesi perdagangan, koreksi melebar hingga menyentuh angka 3 persen — sebuah sinyal kepanikan investor yang cukup serius.
Pelemahan ini bukan sekadar fluktuasi biasa. Para pelaku pasar merespons kombinasi sentimen negatif dari luar dan dalam negeri secara bersamaan, sehingga tekanan yang dirasakan jauh lebih dalam dibandingkan koreksi teknikal biasa.
Kepemimpinan Baru Iran Jadi Pemantik Utama
Di tingkat global, kejutan terbesar datang dari Iran. Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru menggantikan Ayatullah Ali Khamenei menjadi sentimen negatif yang mengagetkan pasar internasional. Sosok Mojtaba dikenal memiliki pandangan yang jauh lebih konservatif dan fundamentalis, sehingga analis memperkirakan eskalasi konflik di Timur Tengah akan berlanjut, bahkan berpotensi memburuk.
Ketegangan semakin memuncak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengganti rezim di Iran. Pernyataan keras tersebut berujung pada penutupan Selat Hormuz — jalur pelayaran strategis yang menghubungkan sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia.
Harga Minyak Mengancam, Potensi Krisis Seperti 2008
Dampak penutupan Selat Hormuz langsung terasa. Harga minyak mentah dunia saat ini telah berada di kisaran 117 dolar AS per barel. Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah analis memproyeksikan harga bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel apabila krisis ini tidak menemui penyelesaian dalam waktu satu bulan ke depan.
Level tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi global yang sebanding dengan guncangan tahun 2008 — ketika gangguan jalur energi memicu resesi di berbagai belahan dunia. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
Fiskal Domestik di Bawah Tekanan
Di dalam negeri, pasar juga merespons negatif proyeksi fiskal pemerintah. Asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan di level 92 dolar AS per barel — angka yang kini sudah jauh terlampaui. Selisih signifikan ini memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran besar-besaran untuk menutup beban subsidi energi yang membengkak.
Konsekuensinya, defisit anggaran diperkirakan akan melebar hingga 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu program unggulan pemerintah yang berpotensi terdampak adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang anggarannya bisa dipangkas untuk menjaga keseimbangan fiskal.
TNI Siaga, Investor Semakin Waspada
Suasana ketidakpastian semakin tebal setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajarannya untuk masuk ke status Siaga Tingkat 1 sebagai langkah antisipasi atas perkembangan situasi di dalam dan luar negeri. Keputusan ini, meski bersifat preventif, turut memberi sinyal kepada investor bahwa pemerintah menilai situasi saat ini cukup serius.
Selain itu, wacana sejumlah pihak yang mendorong Indonesia untuk keluar dari komitmen internasional seperti Balance of Payments (BOP) apabila isu Palestina tidak mendapat penyelesaian, juga menambah lapisan ketidakpastian bagi para investor asing.
Pasar Menanti Respons Pemerintah
Dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, pasar kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar serta memberikan kepastian terhadap arah kebijakan fiskal ke depan. Respons yang cepat dan terukur dinilai krusial untuk mencegah kepanikan pasar yang lebih dalam.***
