tutup / scroll untuk melanjutkan
iklan
iklan
Hot News

Pemekaran Brebes Selatan
Berkas Pemekaran Brebes Selatan Mandek di Provinsi,  Anggota DPRD Jateng Ungkap Alasanya

Yudhi Prasetyo
×

<span style='color:#FFA500;font-size:12px;'>Pemekaran Brebes Selatan</span><br/> Berkas Pemekaran Brebes Selatan Mandek di Provinsi,  Anggota DPRD Jateng Ungkap Alasanya

Sebarkan artikel ini
Ketua Panitia Mardiyanto menegaskan pentingnya kebersamaan dalam memperjuangkan pemekaran Brebes Selatan, saat Halal Bihalal Akbar di Pendopo Bumiayu. Foto: Portal Pantura/Yudhi Prasetyo.
Ketua Panitia Mardiyanto menegaskan pentingnya kebersamaan dalam memperjuangkan pemekaran Brebes Selatan, saat Halal Bihalal Akbar di Pendopo Bumiayu. Foto: Portal Pantura/Yudhi Prasetyo.
iklan

Berkas Pemekaran Brebes Selatan Mandek di Provinsi,  Anggota DPRD Jateng Ungkap Alasanya

Portal Pantura, Brebes — Meski rencana pemekaran Kabupaten Brebes Selatan sudah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Brebes dan disampaikan ke tingkat provinsi, hingga kini belum juga masuk agenda paripurna DPRD .

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
iklan
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarei, menjelaskan alasan mandeknya proses tersebut. Menurutnya, DPRD Provinsi baru bisa menggelar paripurna setelah menerima surat resmi dari Gubernur .

“DPRD provinsi menunggu surat dari gubernur sebagai dasar untuk menggelar paripurna. Setelah itu, baru bisa dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus),” ujar Sarei dalam acara Halal Bihalal Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP) di , Sabtu 26 April 2025.

Di tempat yang sama, anggota DPR RI Haris Turino menegaskan komitmennya mendukung penuh pemekaran Brebes Selatan. Ia menilai, pemekaran adalah langkah penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

iklan

“Sejak awal saya dilantik, saya berkomitmen mendukung pemekaran Brebes Selatan. Ini harga mati untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Haris.

Selain itu, Haris juga berjanji memperjuangkan pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan Brebes Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, MPP mendesak Presiden Subianto mencabut moratorium pemekaran.***

Dilarang mengambil dan atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk tujuan komersil tanpa seizin redaksi.

Ikuti Portal Pantura di WhatsApp KLIK DI DI SINI Atau Telegram:KLIK DI SINI

Eksplorasi konten lain dari Portal Pantura

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca