Portal Pantura – Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Gaji pertama mereka resmi dibayarkan mulai awal November 2025.
Pencairan ini dinanti sejak pelantikan pertama dilakukan pertengahan tahun lalu. Kini, ribuan pegawai non-ASN yang beralih status jadi aparatur negara kontrak bisa menerima haknya.
Mengacu UMP 2025, Tiap Daerah Beda Nominal
Kementerian PANRB menetapkan gaji PPPK paruh waktu berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Setiap daerah punya standar berbeda sesuai kondisi ekonomi lokal.
Di DKI Jakarta, PPPK paruh waktu terima sekitar Rp5,39 juta per bulan. Sementara rekan mereka di Jawa Tengah dapat Rp2,16 juta.
Papua dan Papua Selatan tercatat sebagai wilayah dengan gaji tertinggi. Nominalnya mencapai Rp4,28 juta per bulan.
Kebijakan ini dirancang agar adil. Gaji disesuaikan dengan biaya hidup di masing-masing provinsi.
Pencairan Bertahap Mulai 1 November
Proses pembayaran dilakukan secara bertahap. Dimulai 1 November 2025 sesuai kesiapan administrasi tiap daerah.
Daerah yang sudah rampung verifikasi data rekening dan kepegawaian jadi prioritas pertama. Yang masih proses penyesuaian data keuangan menyusul di gelombang berikutnya.
KemenPAN-RB menegaskan, anggaran gaji bukan hanya dari pos belanja pegawai tetap. Sumber dana juga bisa dari pos anggaran lain sesuai aturan yang berlaku.
Transisi dari Tenaga Honorer
Program PPPK paruh waktu merupakan bentuk transformasi sistem ketenagakerjaan pemerintah. Dari yang sebelumnya serba tidak pasti jadi lebih terstandar.
Tujuannya memberi kepastian hak dan perlindungan kerja. Terutama bagi tenaga pendidik, kesehatan, dan administrasi yang dulu berstatus honorer.
Pemerintah berharap pencairan gaji perdana ini jadi motivasi. Para PPPK diharapkan tingkatkan kinerja dan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Tak Cuma Gaji, Ada Fasilitas Tambahan
Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga dapat fasilitas kerja. Ada hak tambahan sesuai aturan instansi masing-masing.
Contohnya tunjangan transportasi atau insentif berbasis kinerja. Ini tergantung kebijakan daerah dan lembaga tempat bertugas.
Estimasi Gaji Per Wilayah
Berikut gambaran rata-rata gaji PPPK paruh waktu 2025 berdasarkan wilayah:
Wilayah Barat (Sumatera dan sekitarnya): Rp3 juta–Rp3,6 juta
Wilayah Tengah (Jawa dan Bali): Rp2,1 juta–Rp3 juta
Wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua): Rp3,4 juta–Rp4,2 juta
Angka ini bersifat estimasi mengikuti UMP 2025. Bisa berbeda tergantung formasi, masa kerja, dan jenis instansi penempatan.
Langkah Menuju Birokrasi Modern
Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar soal penghasilan. Ini bagian dari upaya meratakan kesejahteraan aparatur negara di seluruh Indonesia.
Sistem penggajian transparan berbasis data diharapkan hapus ketimpangan. Tak ada lagi perbedaan mencolok antara tenaga honorer lama dengan aparatur baru.
Langkah ini jadi fondasi sistem birokrasi yang lebih profesional dan modern ke depan. Era kepastian kerja dan kesejahteraan pegawai pemerintah kini dimulai.***
