Portal Pantura, Bogor – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, praktik terlarang yang merambah area konsesi milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor ini diduga masih terus beroperasi secara leluasa, meski lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi atau police line.
Kasus ini kian memantik perhatian publik setelah muncul dugaan keterlibatan cukong besar yang memimpin praktik tambang ilegal di wilayah tersebut. Tidak hanya mengabaikan sanksi hukum, operasi penambangan emas tanpa prosedur ini bahkan diisukan mendapat perlindungan dari oknum perwira tinggi di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, indikasi penjarahan kekayaan alam di kawasan tambang pelat merah tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Para pelaku, yang kerap disebut sebagai “gurandil”, diduga memanfaatkan sejumlah celah dan lubang tikus untuk masuk ke area eksplorasi strategis demi meraup keuntungan pribadi.
Menurut keterangan dari berbagai narasumber lokal, aktivitas penambangan liar ini terpusat di kawasan Level 701 yang secara hukum merupakan wilayah kekuasaan PT Antam. Meskipun aparat penegak hukum sebelumnya telah menutup dan menyegel sekitar sepuluh lubang tambang ilegal sejak Juli 2026, sejumlah titik diduga masih aktif berproduksi hingga saat ini.
“Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis,” beber salah satu warga Kecamatan Nanggung, Bogor, pada Kamis 12 November 2026.
Temuan di lapangan kian memperkuat kecurigaan tersebut. Ketika tim investigasi dari Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia mendatangi lokasi kejadian, aktivitas di lubang tambang yang dikaitkan dengan bos besar Haji PDR terpantau masih berjalan. Ironisnya, kegiatan produksi tersebut tetap berlangsung meskipun area sekitar lubang masih terbentang garis polisi.
Kondisi ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai integritas penegakan hukum di wilayah setempat. Publik menilai adanya dugaan intervensi dari oknum aparat penegak hukum sehingga para pelaku kejahatan lingkungan ini merasa kebal terhadap sanksi hukum yang berlaku.
Menanggapi maraknya persoalan ini, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa Opan, melontarkan kritik keras. Ia menyatakan bahwa para pelaku tambang ilegal maupun oknum aparat yang membekinginya sudah tidak lagi mengindahkan ketentuan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
“Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking,” jelas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu 14 November 2026.
Opan memandang bahwa permasalahan di Gunung Pongkor ini bukan lagi sekadar persoalan lokal di tingkat kabupaten, melainkan sudah menjadi isu nasional yang mencoreng kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa aksi pencurian kekayaan negara harus disikat habis tanpa pandang bulu, terlebih dengan adanya dugaan keterlibatan perwira tinggi kepolisian.
“Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang disorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi,” tegasnya.
Selain menyoroti pihak eksternal, Opan juga mengingatkan manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor agar melakukan pembersihan internal. Perusahaan pemegang hak kuasa pertambangan tersebut diminta untuk menindak tegas oknum pegawai yang diduga bermain mata dengan para pelaku penambangan emas ilegal.
“Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang,” pungkas Opan dengan nada tegas.
Dalam penutup keterangannya, Opan mendorong aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjerat para pelaku PETI dengan sanksi pidana berat serta denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.***
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.
