Portal Pantura, Brebes – Penjabat (Pj) Bupati Brebes, Ir. Djoko Gunawan MT, mengadakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes pada Rabu, 6 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang. Dengan adanya tinjauan ini, Djoko ingin memastikan semua kebutuhan logistik tersedia dan siap mendukung kelancaran pemilu.
Djoko didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Brebes, Ananto Heriwibowo, serta Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Brebes, M. Reza Prisman, selama kunjungannya. Djoko menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk mengawal tahapan penyelenggaraan Pilkada agar berjalan lancar, aman, dan sesuai prosedur.
Saat bertemu dengan jajaran KPU, Djoko menyampaikan apresiasi atas persiapan yang telah dilakukan. Ia juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan tim KPU mengenai berbagai tahapan pemilu yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Setelah diskusi, Djoko melanjutkan kunjungan dengan meninjau langsung gudang logistik pemilu yang terletak di Gedung KORPRI Brebes. Di sana, ia melihat proses pelipatan surat suara yang tengah dilakukan sebagai bagian dari persiapan distribusi logistik.
“Selama ini, prosesnya sudah berjalan baik dan lancar. Meski ada beberapa surat suara yang rusak, KPU telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk segera mendapatkan penggantian. Dengan demikian, kendala ini dapat diatasi tepat waktu,” kata Djoko.
Ia menambahkan bahwa tidak ada hambatan signifikan yang bisa mengganggu jalannya Pilkada. Semua persiapan sudah dilakukan dengan matang, dan pihak KPU Kabupaten Brebes juga telah memastikan adanya langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk faktor cuaca.
Sekretaris KPU Brebes, Sri Wilujeng, melaporkan bahwa semua perlengkapan logistik Pilkada 2024 sudah terpenuhi dan berada dalam kondisi siap untuk distribusi. Proses penyortiran dan pengepakan logistik telah dimulai sejak 3 November 2024. Untuk surat suara pemilihan gubernur, Wilujeng mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan yang saat ini sedang diurus bersama KPU Provinsi Jawa Tengah, sehingga kekurangan tersebut akan segera terpenuhi.
Wilujeng juga menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Brebes mencakup 297 desa yang tersebar di 17 kecamatan, dengan total 2.979 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai tambahan, KPU Brebes telah menyiapkan TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Brebes dan di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi untuk memastikan seluruh warga memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam Pilkada.
Menurut data yang disampaikan oleh Wilujeng, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Brebes mencapai 1.519.562 orang. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya surat suara rusak atau hilang, KPU menambah jumlah surat suara sebesar 2,5 persen dari DPT, sehingga total surat suara yang disiapkan mencapai 1.558.927 lembar.
Meski secara umum persiapan logistik Pilkada sudah berjalan lancar, KPU Kabupaten Brebes tetap memperhatikan potensi gangguan yang mungkin muncul, terutama terkait kondisi cuaca. Wilujeng menyebutkan bahwa bulan November bertepatan dengan musim hujan, sehingga pihaknya mengambil langkah waspada untuk mengantisipasi potensi banjir yang dapat mengganggu distribusi logistik.
“Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan logistik Pilkada, dan secara keseluruhan tidak ada kendala berarti. Namun, mengingat musim hujan, kami mengutamakan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan logistik,” ujar Wilujeng.
Kunjungan Djoko ke KPU Brebes menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan KPU dalam mendukung Pilkada yang aman, lancar, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Brebes dan KPU terus berkoordinasi dalam menyempurnakan berbagai aspek teknis agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rencana.
Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Brebes optimis dapat melaksanakan Pilkada 2024 dengan baik, memungkinkan seluruh warga yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman.
Kesiapan logistik dan koordinasi yang matang antara KPU dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan yang mungkin muncul menjelang hari pemilihan, sehingga Pilkada 2024 bisa terselenggara dengan baik sesuai harapan.***
