Portal Pantura – Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi angka stunting serta menciptakan generasi yang sehat dan produktif.
Pendekatan Komprehensif untuk Kesuksesan Program
Untuk mewujudkan program ini, Badan Gizi Nasional telah mengadakan serangkaian uji coba di berbagai daerah guna mengukur dampak terhadap masyarakat.
Langkah ini tidak hanya bertujuan memastikan distribusi makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat tetapi juga untuk menciptakan efek ekonomi, seperti membuka lapangan kerja di sektor penyedia bahan baku dan industri pengolahan makanan.
Program ini memerlukan dukungan logistik besar, seperti dapur sentral yang mampu memproduksi ribuan porsi makanan per hari, serta tenaga ahli gizi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan.
Demi menjamin kualitas dan kehalalan makanan, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Namun, biaya yang dibutuhkan sangat besar, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 800 miliar per hari.
Pemerintah bahkan telah mendapatkan dukungan dana dari luar negeri, termasuk dari kunjungan Presiden Prabowo ke China, untuk memastikan kelancaran program ini.
BUMDes sebagai Mitra Strategis
Kementerian Desa memandang program ini sebagai peluang besar bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berkontribusi.
Dengan menjadi pemasok bahan baku pangan seperti hasil pertanian, peternakan, dan buah-buahan, BUMDes dapat memainkan peran kunci dalam rantai pasok program ini.
Namun, ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti memiliki badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan terdaftar dalam e-Katalog.
Sistem e-Katalog memungkinkan BUMDes menawarkan produk secara langsung kepada Badan Gizi Nasional melalui transaksi yang transparan.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pemerintah akan mengutamakan penggunaan produk lokal dan melibatkan koperasi serta BUMDes untuk mendorong pembangunan di desa.
Persiapan Peluncuran Nasional pada 2025
Program Makan Bergizi Gratis direncanakan mulai dilaksanakan secara nasional pada 2 Januari 2025, dengan target 15-20 juta anak di 82 wilayah Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program ini.
BUMDes di berbagai daerah menyambut baik peluang ini. Di Kabupaten Kudus, misalnya, BUMDes berupaya mempersiapkan diri sebagai pemasok bahan baku bagi katering yang mendukung program.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Lilik Ngesti Widiasuryani, menyatakan bahwa BUMDes di wilayah tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk menggali potensi usaha yang relevan.
Selain itu, jasa transportasi juga berpotensi menjadi bagian penting dalam distribusi makanan ke berbagai sekolah.
Untuk mendukung program ini, BUMDes diminta menyiapkan sejumlah persyaratan teknis, seperti memiliki dapur sehat dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Dapur ini harus memiliki lahan minimal 400 meter persegi, bangunan seluas 200 meter persegi, serta alat masak dan sertifikasi seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV), ISO 22000, atau sertifikasi halal.
Sertifikasi untuk Menjamin Keamanan dan Kualitas
Salah satu syarat penting adalah kepemilikan dokumen NKV.
Sertifikat ini menjamin bahwa produk hewani yang diolah memenuhi standar higiene dan sanitasi, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.
Standar ini menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program.***
