PortalPantura.com, Slawi – Keributan antara warga dengan Perangkat Desa Jatibogor, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, terjadi di kantor Balai Desa setempat, Senin (11/11/19)siang. Keributan dipicu aksi warga yang mempertanyakan mahalnya biasa pengurusan Sertifikat Tanah melalui program Pendaftaraan Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Warga menduga ada pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.
Suasana yang awalnya tertib berubah memanas saat salah seorang warga ditegur oleh salah satu perangkat desa. Karena tidak terima dengan perkataan oknum perangkat desa, warga menjadi emosi. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan perangkat desa tersebut. Bahkan, salah satu warga nekat membanting Kursi karena emosi. Beruntung warga yang tersulut emosinya bisa ditenangkan warga lainnya.
Untuk mengurus Sertifikat tanah warga telah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum perangkat desa yang menjadi panitia program PTSL. “Saya membayar sebesar 1.650.000 ke salah satu perangkat desa untuk mengurus Sertifikat tanah,” ujar salah satu warga, Ramli.
Hal senada juga diungkapkan warga lainnya, Sulasmi. “Katanya gratis, tapi saya koq membayar 1.650.000,” keluh Sulasmi.
Kepala Desa Jatibogor, Wahyudin, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/11/19) siang, membantah melakukan pungutan kepada warga yang akan membuat Sertifikat Tanah program PTSL. Menurut, Wahyudin, sesuai SKB tiga menteri biaya pembuatan sertifikat yang sudah ada aktenya sebesar 150.000 rupiah per bidang. Sementara, jika belum ada akte akan dikenakan biaya untuk membuat akte dengan besaran bervariasi tergantung luas tanahnya.”Uang yang diserahkan warga itu untuk mengurus Akte, bukan masuk kantong pribadi Kepala Desa atau Perangkat desa. Itu juga warga menyerahkannya secara sukarela tidak ada paksaan,” terang Wahyudin.
Ditambahkan Wahyudin, persoalan ini muncul karena ada pihak yang sengaja mengompori warga. “Saya menduga ada yang mengompori. Karena awalnya adem ayem,” ujar Wahyudin.
Adanya persoalan ini, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tegal, langsung turun melakukan pertemuan dengan warga, Senin (11/11/19) siang. Petugas Inspektorat melakukan pendataan peserta PTSL serta mengunpulkan bahan keterangan terkait adanya dugaan pungutan pembuatan Sertifikat melalui program PTSL. (*)
