Portal Pantura, Semarang – Berkas pemekaran Kabupaten Brebes yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga dibahas di rapat paripurna DPRD. Ketidakjelasan ini memicu Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) mendatangi Gedung DPRD Jateng di Semarang.
Mereka datang bukan tanpa alasan. Aspirasi masyarakat Brebes selatan untuk percepatan pembangunan terancam kandas di tengah jalan. Padahal, pemekaran dianggap kunci untuk meratakan kesejahteraan di wilayah yang selama ini merasa tertinggal.
DPRD Jateng: Baru Tahu Ada Masalah
Perwakilan KPPKB diterima Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo. Komisi ini menangani urusan pemerintahan dan otonomi daerah.
Yang mengejutkan, Imam Teguh justru mengaku baru mengetahui ada kendala dalam proses pemekaran Brebes.
“Kami akan panggil pihak eksekutif untuk mengetahui di mana letak persoalannya,” kata politisi Golkar itu.
Ia berjanji akan mengawal isu ini hingga tuntas. “Karena ini penting, tentu saya akan kawal agar ada kejelasan,” tegasnya.
Namun Imam Teguh juga memberi peringatan. Pemekaran bukan perkara mudah dan murah. Dana yang dibutuhkan sangat besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru.
“Rp 1,5 triliun saja tidak cukup,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa dukungan politik saja tak cukup. Kemampuan fiskal daerah jadi penentu utama kelayakan pemekaran.
Pemprov: Masih Ada Tahapan Panjang
Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menjelaskan proses pemekaran memang bertahap. Tidak bisa instan.
Tim Redaksi
