Portal Pantura, Brebes – Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Satgas Pangan, DPRD Kabupaten Brebes, dan Perum Bulog Cabang Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Jumat 18 Juli 2025. Langkah ini sebagai respons atas maraknya isu beredarnya beras oplosan di sejumlah wilayah Indonesia.
Sidak dilakukan untuk memastikan bahwa stok beras yang dikelola Bulog aman dari praktik pengoplosan. Selain itu, pengecekan juga menyasar pada kesesuaian takaran dan kualitas beras yang beredar di pasaran.
Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi isu tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi beras, agar masyarakat mendapatkan produk pangan yang layak dan sesuai standar.
“Tujuan kami jelas, memastikan tidak ada beras oplosan di Brebes. Selain sidak, kami juga telah melaksanakan operasi pasar di sejumlah titik dan turun langsung ke lapangan,” ujar Bupati Mitha usai pengecekan.
Ia memastikan bahwa stok beras di Brebes dalam kondisi aman. Pihak Bulog juga menjamin bahwa beras yang disimpan dan disalurkan berasal dari sumber yang terverifikasi dan telah melewati prosedur pengawasan ketat.
“Hari ini kami cek langsung ke Gudang Bulog Cimohong bersama Bulog Cabang Tegal. Alhamdulillah, stok cukup dan kondisinya aman,” tambahnya.
Selain sidak, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran dan pelepasan armada truk penyalur bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025. Bantuan ini akan disalurkan ke seluruh desa di Kabupaten Brebes untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
DPRD Minta Tindak Tegas Oknum Nakal
Ketua Komisi II DPRD Brebes, Tobidin Sarjum, yang turut hadir dalam sidak, meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap oknum distributor atau supplier yang nekat mengedarkan beras oplosan di wilayah Brebes.
“Kami mendesak agar Pemkab, melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, mencabut izin usaha para pelaku yang terbukti menjual beras oplosan,” tegas Tobidin.
Ia juga menegaskan kesiapan DPRD untuk turun langsung bersama tim pengawasan demi memastikan peredaran beras di pasaran sesuai ketentuan. Menurutnya, praktik curang seperti pengoplosan harus dihentikan demi melindungi hak konsumen.
Tim Redaksi
