Portal Pantura, Brebes – Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, puluhan tokoh masyarakat dari Brebes bagian utara dan selatan berkumpul dalam forum diskusi di RM Kebon Lumpang, Selasa (17/2/2026). Pertemuan lintas wilayah ini membahas sejumlah isu krusial, mulai dari krisis lingkungan hingga kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Forum yang berlangsung informal namun substantif tersebut dihadiri beragam elemen. Mulai dari pegiat LSM, jurnalis, akademisi, pengacara, pelaku usaha, hingga tokoh agama dan pemuda. Meski tanpa protokol resmi, pertemuan ini dinilai strategis karena mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu visi: mendorong pembangunan Brebes yang lebih baik.
Desakan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Silaturahmi
Azmi Asmuni Majid, tokoh dari wilayah utara, menegaskan forum semacam ini harus menghasilkan output konkret. “Setidaknya ada satu hingga tiga rekomendasi yang bisa diperjuangkan bersama untuk kepentingan publik,” katanya.
Sementara Slamet Riyadi, SH, MH, dari wilayah selatan mengapresiasi kehadiran lintas kelompok tanpa sekat wilayah. “Pertemuan ini tidak direncanakan secara formal, namun bersyukur tokoh-tokoh penting bisa duduk bersama,” ujarnya.
Lingkungan Jadi Sorotan Utama
Handayani Rien, aktivis lingkungan, menyoroti urgensi gerakan penyelamatan ekologi yang membutuhkan dukungan kolektif. “Setiap aksi pelestarian lingkungan harus didukung bersama. Ini bukan urusan satu pihak, melainkan tanggung jawab semua,” tegasnya.
Diskusi juga menyentuh persoalan banjir bandang yang kerap melanda wilayah selatan. Peserta mendesak pencegahan sistematis melalui pengawasan ketat terhadap tata kelola lingkungan dan penegakan hukum bagi pelanggar.
Forum mendorong aparat dan pembuat kebijakan meningkatkan respons terhadap laporan warga, agar potensi bencana dapat dicegah lebih awal.
Kritik terhadap Pola Kepemimpinan
Mardiyanto menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu fokus pada seremonial. “Jangan sampai pemerintah hanya jadi bupati seremonial. Perlu sidak langsung ke instansi layanan publik untuk tahu kondisi riil,” kritiknya.
Ia juga mengingatkan pentingnya bijak bermedia sosial bagi pejabat publik. Komunikasi digital harus diimbangi kehadiran fisik di lapangan agar kebijakan berbasis realitas, bukan asumsi.
Pandangan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial konstruktif. Forum sepakat masyarakat sipil punya peran vital mengawal kebijakan dengan pendekatan berbasis data dan etika.
Pendidikan dan Pemekaran Wilayah
Agung Apriana dari Universitas Peradaban Bumiayu menyinggung program “satu rumah satu sarjana” yang dicanangkan pemda. “Program ini harus direalisasikan, bukan sekadar wacana. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” katanya.
Wacana pemekaran Brebes selatan juga mencuat. Sejumlah peserta menilai potensi wilayah dan kebutuhan layanan publik layak dikaji serius. Namun mereka menekankan, pemekaran memerlukan kajian komprehensif, kesiapan infrastruktur, dan dukungan regulasi serta lintas elemen.
Komitmen Konsolidasi Tanpa Sekat
Abdul Aris Asaad yang akrab disapa Hada menegaskan pertemuan ini murni ajang silaturahmi dan konsolidasi moral. “Tidak ada dikotomi utara-selatan. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kita bangun Brebes bersama,” ujarnya.
Forum ditutup dengan kesepakatan menjaga komunikasi lintas wilayah dan merumuskan rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti. Para peserta sepakat menjadikan momentum Ramadan sebagai titik awal memperkuat persatuan dan pengawasan kebijakan publik secara berimbang.
Dengan semangat kolaboratif, elemen masyarakat Brebes berharap sinergi utara-selatan menjadi fondasi pembangunan inklusif, transparan, dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung etika, hukum, dan kepentingan publik.***
