Portal Pantura, Brebes — Ratusan sopir angkutan barang dari wilayah Brebes Selatan kembali menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Load (RUU ODOL). Aksi ini berlangsung pada Jumat (20/6/2025) di jalur menuju objek wisata Kali Gua, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Brebes.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya yang dilakukan di Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Dalam aksi kali ini, para sopir yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Gunung Slamet (PSGS) menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan ODOL yang dianggap menyulitkan kehidupan para pengemudi angkutan barang di daerah pegunungan.
Koordinator aksi, Teguh, menyatakan bahwa aturan pembatasan dimensi dan beban kendaraan akan berdampak langsung terhadap biaya operasional yang harus mereka tanggung.
Baca Juga:
Amalan Sederhana, Pahala Luar Biasa
❯
“Kalau muatan tidak bisa ditambah, ongkos angkut tidak akan mencukupi untuk menutup biaya solar, perawatan, dan lainnya. Sopir makin sulit hidup,” ujar Teguh saat ditemui di lokasi aksi.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas menuju kawasan wisata sempat terganggu. Sejumlah kendaraan wisatawan dan warga terpaksa menunggu hingga barisan kendaraan yang digunakan peserta aksi dipindahkan.
Protes damai ini berlangsung cukup lama dan baru berakhir sekitar pukul 00.30 WIB, setelah pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasif.
Kapolsek Paguyangan, AKP Tasudin, SH., MH., yang hadir langsung ke lokasi, mengajak para sopir berdialog. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi peserta aksi akan diteruskan ke Kapolres Brebes sebagai bentuk komitmen untuk menyampaikan suara masyarakat.
“Silakan sampaikan aspirasinya secara tertib. Kami siap menjembatani dan meneruskan ke pimpinan agar mendapat perhatian,” ungkap Kapolsek dalam pertemuan tersebut.
Setelah melalui proses mediasi dan negosiasi yang cukup panjang, para sopir akhirnya sepakat membubarkan diri secara damai dan tertib.
Aksi ini mencerminkan keresahan nyata para pelaku usaha transportasi kecil terhadap RUU ODOL yang masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Mereka menilai, rancangan aturan tersebut belum mempertimbangkan kondisi geografis dan ekonomi lokal, terutama di wilayah pegunungan yang akses transportasinya terbatas.
“Kalau aturan itu diterapkan tanpa solusi untuk kami, jelas ini akan mematikan penghasilan banyak sopir. Belum tentu ada truk baru, sedangkan yang sekarang saja kami cicil,” ujar salah satu peserta aksi lainnya.
Di sisi lain, kebijakan ODOL memang bertujuan meningkatkan keselamatan jalan dan mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan bermuatan berlebih. Namun, para sopir berharap adanya penyesuaian dan solusi konkret, seperti subsidi kendaraan atau pembinaan khusus untuk daerah yang terdampak.
Aksi damai ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan suara para pelaku transportasi di daerah. Mereka bukan menolak aturan keselamatan, tetapi menginginkan kebijakan yang adil dan tidak memberatkan kehidupan ekonomi rakyat kecil.
Meski telah berakhir, para sopir menyatakan akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU ODOL. Jika tidak ada solusi, mereka siap menggelar aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar.***
Tim Redaksi
