Portal Pantura, Kudus – Pasar Baru Kudus ramai dikunjungi pejabat tinggi pemerintahan pada Kamis (12/3/2026). Kunjungan Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bukan sekadar inspeksi formal—ini bagian dari upaya sistematis pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas pangan menjelang momen belanja terbesar tahun ini: Lebaran.
Strategi yang mereka jalankan mencerminkan kekhawatiran nyata tentang daya beli konsumen. Setiap tahun mendekati Idul Fitri, lonjakan permintaan pangan sering memicu kenaikan harga yang signifikan. Dengan hadir langsung ke pasar, pemerintah ingin menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi rakyat dari inflasi musiman.
Kondisi Lapangan: Harga Masih Terkontrol, Pasokan Mulai Tertekan
Dialog antara pejabat dan pedagang mengungkap dinamika pasar yang kompleks. Di lapak daging Rina, seorang pedagang berpengalaman, terungkap bahwa harga daging sapi dan kerbau berada di Rp140 ribu per kilogram. Angka ini masih sesuai target pemerintah, namun ada satu tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan: ketersediaan mulai terbatas.
“Alhamdulillah masih standar Rp140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” demikian pengakuan Rina saat berbincang dengan Mendag Budi Santoso.
Kenaikan harga daging telah terasa sejak awal 2026, menciptakan tekanan pada daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada pasar tradisional. Paradoks ini yang menjadi fokus perhatian: harga masih dalam batas normal, namun tren naik dan kelangkaan stok sudah terlihat.
Di segmen sayuran, gambaran sedikit lebih positif. Harga cabai rawit merah dipatok Rp30 ribu per kilogram, sementara cabai setan Rp40 ribu per kilogram—keduanya masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan mekanisme pengawasan harga sedang berfungsi dengan baik di tingkat retail.
Daftar harga acuan yang tertera di pasar menunjukkan rincian transparan:
- Beras premium: Rp 14.900/kg
- Beras medium: Rp 13.500/kg
- Minyak goreng: Rp 15.700/liter
- Gula pasir: Rp 17.500/kg
- Telur ayam: Rp 30.000/kg
Teknologi Pemantauan: Dari Lapangan hingga Data Center
Mendag Budi Santoso menjelaskan bahwa sidak langsung adalah pelengkap dari sistem digital yang sudah berjalan. Pemerintah menggunakan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memantau 550 titik pasar di lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara real-time.
Baca Juga:
BUMDes Diharapkan Jadi Sumber PAD Desa
❯
“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” jelas Budi.
Namun Mendag menekankan bahwa data digital tidak bisa menggantikan pengamatan langsung. Teknologi memberikan gambaran makro, sementara kunjungan ke lapangan mengungkap nuansa yang tidak terlihat di layar monitor—seperti kelangkaan stok daging yang disebutkan pedagang.
Kombinasi ini—pendekatan data-driven ditambah verifikasi lapangan—merepresentasikan strategi yang lebih matang dibanding hanya mengandalkan satu metode.
Rencana Intervensi: Siap Jika Harga Melonjak
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah tidak akan pasif. Jika harga mengalami lonjakan signifikan, sejumlah mekanisme siap diaktifkan:
- JTAB (Jawa Tengah Agribisnis Bersama) – program pemberdayaan petani lokal
- BI (Bank Indonesia) – melalui sektor perbankan
- Bulog – operasi pasar pangan
Ketiga pilar ini membentuk jaringan pertahanan terhadap inflasi pangan. Bulog khususnya punya kewenangan untuk melakukan operasi pasar terbuka—membanjiri pasar dengan stok pemerintah untuk menekan harga bila diperlukan.
“Kita payu JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.
Tantangan ke Depan: Seberapa Efektif Upaya Ini?
Upaya pemerintah patut diapresiasi, namun beberapa pertanyaan tetap terbuka. Kelangkaan daging sapi yang sudah dirasakan di lapangan menunjukkan bahwa masalah pasokan bukanlah hal yang mudah diintervensi hanya dengan operasi pasar. Jika kelangkaan memang ada, menekan harga tanpa menambah pasokan justru bisa kontraproduktif.
Selain itu, efektivitas operasi pasar Bulog bergantung pada seberapa cepat data SP2KP diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah—yang terkenal lamban—menjadi kunci.
Namun untuk Lebaran 2026, langkah-langkah yang telah diambil setidaknya memberikan jaminan bahwa pemerintah hadir dan mengawasi. Bagi konsumen yang khawatir dengan lonjakan harga, hal itu sudah merupakan langkah positif dalam menciptakan rasa aman berbelanja menjelang momen penting tahun ini.***
