Portal Pantura – Kabar gembira menghampiri ratusan ribu tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi memutuskan untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mulai berlaku serentak pada 1 Januari 2027.
Keputusan krusial ini diambil setelah melalui serangkaian perhitungan matang dan pembahasan intensif antara pihak eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat koordinasi finalisasi penataan tenaga honorer di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kebijakan strategis ini dipastikan tidak hanya menyasar sektor pendidikan semata. Pemerintah memperluas jangkauan pengangkatan ini ke berbagai lintas profesi yang selama ini mengabdi di ranah pelayan publik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ruang lingkup kebijakan pengangkatan status ini mencakup banyak sektor teknis dan pelayanan dasar masyarakat.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar,” ujar Prasetyo.
Selain dosen dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), pengalihan status ini turut menyertakan tenaga kesehatan, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana pelayanan umum lainnya.
Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu
Mengenai mekanisme serta rincian persyaratan administrasi, pemerintah mengimbau para pegawai untuk tetap memantau pembaruan data di instansi masing-masing.
Meskipun pengumuman resmi telah diterbitkan, petunjuk teknis mendalam mengenai batas masa kerja minimal dan kriteria evaluasi kinerja secara detail masih dalam tahap penyusunan oleh kementerian terkait.
Langkah terpenting bagi para pegawai saat ini adalah memastikan seluruh pangkalan data kepegawaian sudah terverifikasi dengan benar di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Khusus untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2026 mengonfirmasi keberadaan 242.482 guru berstatus PPPK paruh waktu yang masuk dalam skema pengangkatan tanpa seleksi ulang.
Tahapan Pelaksanaan Bertahap Mulai 1 Januari 2027
Proses pemindahan status kepegawaian ini akan dieksekusi secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Keuangan negara dan kebutuhan riil formasi instansi menjadi pertimbangan utama dalam urutan eksekusinya.
Tahap awal diawali dengan proses pendataan komprehensif serta verifikasi faktual berkas para pegawai untuk menjamin kesesuaian validitas data administrasi.
Selanjutnya, setiap instansi pembina akan melakukan penyesuaian administrasi kepegawaian guna menyiapkan dokumen penetapan pengangkatan resmi.
Setelah verifikasi awal rampung, pemerintah menerbitkan surat keputusan penetapan status penuh waktu sesuai regulasi dan mekanisme yang disahkan.
Proses bertahap ini dijalankan secara matang agar seluruh aparatur yang dialihkan statusnya terakomodasi secara adil dan akuntabel sesuai kapasitas fiskal daerah maupun pusat.
Rincian dan Daftar Gaji PPPK Penuh Waktu
Setelah resmi beralih status menjadi PPPK penuh waktu, hak keuangan para pegawai secara otomatis disesuaikan dengan regulasi penggajian aparatur sipil negara yang berlaku.
Sistem penggajian PPPK penuh waktu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK.
Besaran gaji pokok ditentukan oleh tingkatan golongan jabatan dan masa kerja golongan (MKG). Berikut merupakan gambaran besaran gaji pokok pada beberapa golongan:
- Golongan V: Rp2.511.500 hingga Rp4.189.900.
- Golongan VII: Rp2.858.800 hingga Rp4.551.800.
- Golongan IX: Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500.
- Golongan X: Rp3.339.100 hingga Rp5.484.000.
Penetapan angka tersebut merupakan gaji pokok murni yang belum termasuk ragam tunjangan melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, maupun tunjangan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Peluang Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Keuntungan lain dari kebijakan pengangkatan ini adalah terbukanya jalur karier yang lebih luas bagi para pegawai yang telah menyandang status penuh waktu.
Pemerintah memberikan kesempatan emas kepada PPPK penuh waktu untuk dapat mendaftarkan diri dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027 mendatang.
Prasetyo menegaskan bahwa hak mengikuti seleksi ini berlaku merata untuk semua profesi tanpa diskriminasi latar belakang tugas.
“Jadi ini karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS,” tuturnya.
Pemerintah juga sedang merumuskan regulasi khusus terkait penyesuaian batas usia pendaftaran CPNS bagi kelompok profesi tertentu agar proses transisi karier berjalan adil.
Dengan penetapan skema ini, para aparatur berstatus PPPK penuh waktu memiliki kepastian hukum serta peluang karier terbuka untuk beralih status menjadi PNS sepanjang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.***
