Portal Pantura, Brebes – Aksi protes warga Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, akhirnya membuahkan hasil. Sekretaris Desa (Sekdes) Darto secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya, Senin 5 Mei 2025, di hadapan ratusan warga yang memadati halaman Balai Desa.
Unjuk rasa ini menjadi yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Ketidakpuasan warga telah mengemuka sejak lama, terutama terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa. Dalam aksi tersebut, desakan tak hanya tertuju pada Sekdes, tetapi juga kepada Kepala Desa Suyanto dan Bendahara Desa Rohani.
Warga datang dari berbagai latar belakang. Pemuda, tokoh agama, hingga kelompok ibu rumah tangga membawa poster bernada kritik dan tuntutan. Aksi sempat molor dari jadwal semula pukul 08.30 WIB untuk menghormati ujian siswa SDN Plompong 01 yang berdekatan dengan lokasi. Sekitar pukul 10.30 WIB, massa mulai memenuhi area balai desa dan menyuarakan tuntutannya dengan tertib namun lantang.
Tokoh Agama dan Masyarakat Angkat Bicara
Ustadz Katub, salah satu tokoh agama yang turut berorasi, menyatakan bahwa Sekdes Darto tak lagi layak menjabat. Ia bahkan menyarankan agar Darto mencari tempat baru untuk mengabdi.
“Silakan jadi Sekdes di tempat lain, tapi jangan di Plompong,” ujarnya di hadapan massa.
Gus Ulum Maulani, tokoh masyarakat lainnya, menyoroti belum adanya tindak lanjut dari hasil audit Dana Desa. Ia menyebut audit yang sempat disepakati antara Pemerintah Desa dan Aliansi Pemuda Plompong Indonesia (APPI) tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
“Yang hadir hari ini bukan cuma dari APPI, tapi warga dari berbagai elemen. Ini suara kolektif,” kata Gus Ulum.
Kades dan Bendahara Juga Diminta Mundur
Sejak awal, aksi ini membawa tuntutan yang lebih luas. Selain Sekdes, warga juga mendesak pengunduran diri Kepala Desa dan Bendahara Desa. Mereka menilai kepemimpinan desa gagal menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Jarwo, salah satu warga, mengaku kecurigaan terhadap penggunaan Dana Desa telah muncul sejak 2021. “Kami curiga Sekdes hanya memperkaya diri sendiri. Dana turun tiap tahun, tapi hasilnya tidak terlihat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting terkait pembangunan desa. Beberapa proyek yang berjalan pun dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Mediasi dan Keputusan Mundur
Situasi sempat memanas saat massa meminta perwakilan pemerintah desa hadir menemui mereka. Kapolsek Sirampog, AKP Kasam, langsung turun tangan untuk meredakan ketegangan. Ia memfasilitasi pertemuan antara koordinator aksi, aparat kecamatan, kepala desa, dan Sekdes.
Hasil mediasi akhirnya mengerucut pada keputusan pengunduran diri Sekdes Darto. Namun, Kepala Desa dan Bendahara belum mengikuti langkah serupa. Warga menerima keputusan tersebut dengan sorak dan tepuk tangan.
Darto tetap diminta mendampingi proses transisi hingga maksimal Agustus 2025. Ia akan membantu calon penggantinya dalam urusan administrasi digital desa, mengingat belum tersedia pengganti yang kompeten di bidang tersebut.
Aksi Berakhir Damai
Setelah pernyataan resmi pengunduran diri dibacakan, massa mulai membubarkan diri secara tertib. Tidak ada insiden selama aksi berlangsung. Warga menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Dengan pengunduran diri Sekdes, warga berharap ke depan tata kelola desa bisa lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.***
Tim Redaksi
