Portal Pantura, Brebes – Suasana hangat berubah serius ketika Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, bertemu dengan para kepala desa dari empat kecamatan wilayah selatan — Tonjong, Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog — di Pendopo II Bumiayu, Minggu (5/10/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk menampung keluhan dan aspirasi para kepala desa terkait kondisi infrastruktur dan pembangunan desa. Bupati Mitha, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Brebes Beres” melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa.
“Slogan Brebes Beres bukan sekadar jargon politik. Ini komitmen bersama yang butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen, terutama pemerintah desa,” ujar Bupati Mitha.
Keluhan Para Kades: Jalan Rusak hingga Irigasi Macet
Beragam persoalan disampaikan dalam forum tersebut. Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Tonjong, Abdul Mukhit, menyoroti irigasi rusak di Desa Kutayu yang sudah lama tidak diperbaiki.
“Irigasi sangat vital bagi petani. Kami berharap perbaikan segera dilakukan karena kerusakannya sudah parah,” ujarnya.
Dari Kecamatan Bumiayu, Ketua Paguyuban Mustolih menyoroti kerusakan jalan dari simpang lampu merah terminal Langkap hingga Desa Cilibur. Jalan tersebut, katanya, menjadi jalur utama masyarakat dan perlu segera diperbaiki.
Sementara Ketua Paguyuban Paguyangan, Abdurahman, mengeluhkan kondisi jalan lingkar Winduaji yang rusak parah. Jalur itu merupakan poros penting penghubung Brebes–Banyumas.
“Kami berharap jalur ini jadi prioritas, karena sangat vital untuk mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian,” kata Abdurahman.
Kepala Desa Jatisawit, Edi, juga menyampaikan keluhan terkait jalan Karang Dempul–Muncang dan jalan Kalibata yang menghubungkan Pagojengan–Taraban. Selain itu, ia menyoroti kemacetan di sekitar Pasar Wage yang sering menghambat aktivitas warga.
“Kami butuh solusi konkret dari pemerintah daerah agar mobilitas warga lancar,” tegasnya.
Dari Desa Pruwatan, kepala desa menyoroti Bendungan Jembar yang sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah. Sementara Kades Bumiayu, Sukaro, mengeluhkan proyek pembangunan dari Dinas PU yang kerap tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.
“Kadang proyek turun tanpa izin dan tak sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala Desa Mendala, Basori, menyampaikan apresiasi atas pembangunan yang sudah berjalan, namun juga mengingatkan soal bendungan milik PU Pengairan yang berpotensi membahayakan warga.
“Kami bahkan menggunakan dana desa untuk perbaikan darurat,” ungkapnya.
Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong, Listuti, menambahkan, jembatan Pesanggrahan kini berlubang dan perlu segera diperbaiki. Ia juga meminta agar pembangunan jembatan Petenteng yang sempat mangkrak dapat dilanjutkan.
Bupati: Infrastruktur Jadi Fokus 2026
Menanggapi berbagai masukan itu, Bupati Paramitha Widya Kusuma mengapresiasi keterbukaan para kepala desa. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan, terutama karena tahun 2025 masih menjadi masa transisi kepemimpinan.
“Kami baru menjabat beberapa bulan dan sedang menata organisasi perangkat daerah agar program berjalan lebih sinergis,” jelasnya.
Namun, Bupati Mitha menegaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintahannya akan memfokuskan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan irigasi, secara bertahap dan terencana.
“Kami sedang menghitung tingkat kerusakan agar bisa ditangani tuntas dalam lima tahun ke depan. DPRD juga kami ajak bekerja sama agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa untuk mempercepat pembangunan.
“Saya butuh dukungan semua pihak. Pemerintah desa adalah mitra kami. Dengan sinergi, kita bisa wujudkan Brebes yang benar-benar Beres,” tutupnya.
Forum Aspirasi Desa: Wujud Sinergi Menuju “Brebes Beres”
Pertemuan yang berlangsung di Bumiayu itu meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Para kepala desa tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menunjukkan semangat untuk bersama membangun Brebes yang lebih adil dan maju.
Forum ini menjadi simbol nyata bahwa program “Brebes Beres” bukan sekadar slogan politik, melainkan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.
Melalui dialog langsung dengan para kades, Pemerintah Kabupaten Brebes berharap perencanaan pembangunan di 2026 akan lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi warga.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas lembaga, visi “Brebes Beres” semakin mendekati kenyataan — Brebes yang tertata, sejahtera, dan berdaya.***
