Portal Pantura, Brebes – Ratusan aktivis pemekaran Kabupaten Brebes gagal bertemu Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma. Mereka menunggu berjam-jam di Pendopo Kabupaten Brebes tanpa kepastian, Senin (15/12/2024).
Para aktivis datang setelah mengikuti audiensi dengan Pemprov Jawa Tengah di Semarang. Audiensi membahas usulan pemekaran Brebes Selatan.
Berangkat Malam, Menunggu Lama
Rombongan berangkat dari Brebes pada Minggu malam (14/12/2024). Kondisi fisik mereka lelah dan kurang tidur.
“Kami tidak punya agenda ke pendopo. Tapi kami diminta mampir. Kami anggap itu undangan resmi,” kata Roy, aktivis dari Kecamatan Sirampog.
Setiba di pendopo sekitar pukul 15.00 WIB, mereka harus menunggu lebih dari dua jam. Tidak ada penjelasan resmi soal jadwal pertemuan.
“Kami habis perjalanan panjang dari Semarang. Tapi hanya disuruh menunggu. Sampai akhirnya tahu bupati tidak akan menemui kami,” ujar Roy.
Sebagian Aktivis Pulang
Ketegangan meningkat saat rombongan diberi tahu pertemuan hanya dengan pejabat lain. Bagi aktivis, ini bukan sekadar masalah teknis.
Sebagian aktivis memilih meninggalkan pendopo. Aktivis dari Bantarkawung langsung pulang.
Berdasarkan rundown, pertemuan dengan bupati dijadwalkan pukul 18.00 WIB. Saat itu bupati sedang ada kegiatan lain.
Aspirasi Rakyat Diabaikan
Sekretaris Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Brebes (KP2KB) Agus Sutiono menilai kejadian ini cerminan masalah komunikasi politik.
“Kami tidak minta makan, tidak minta jamuan, apalagi fasilitas. Kami datang membawa aspirasi rakyat. Tapi yang kami terima justru pengabaian,” tegasnya.
Agus menyebut ketika aspirasi disampaikan resmi namun tidak dapat dialog layak, kepercayaan publik terhadap pemda dipertaruhkan.
“Ini soal bagaimana kekuasaan memperlakukan suara rakyat. Kalau dipanggil lalu dibiarkan menunggu tanpa kepastian, itu menunjukkan masalah dalam kepemimpinan,” katanya.
Jarak Makin Lebar
Para aktivis menilai sikap ini memperlihatkan jarak antara penguasa daerah dan masyarakat Brebes Selatan.
Aspirasi pemekaran untuk pemerataan pembangunan terkesan diperlakukan sebagai isu pinggiran.
“Kami datang dengan cara baik-baik, lewat jalur resmi. Kalau jalur seperti ini saja buntu, ke mana lagi aspirasi harus disampaikan,” kata Jaenul, aktivis dari Sirampog.
Peristiwa ini memperkuat dugaan isu pemekaran masih sensitif dan belum dapat dukungan terbuka dari pemda. Ketertutupan dialog dinilai berpotensi memperuncing ketegangan sosial dan politik.***
