Portal Pantura, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, Senin 16 Juni 2025, dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi memaparkan, sejumlah program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto masih belum berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga minggu ketiga Juni 2025, masih banyak Pemda yang belum menyelesaikan kewajibannya terkait program-program strategis.
Salah satu yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, tercatat 191 Pemda belum juga mengusulkan lokasi untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, program ini menjadi salah satu unggulan pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas SDM.
Keterlambatan juga terjadi pada program pembangunan 3 juta rumah. Masih ada lima Pemda yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, enam Pemda belum menetapkan Perkada untuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di sektor kesehatan, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga menunjukkan capaian yang belum maksimal. Sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum menjalankan kegiatan tersebut.
Sementara itu, dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa dan kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus sebagai tahapan awal pembentukan koperasi. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Tomsi juga menyoroti lambatnya pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Ia mencatat, sebanyak 189 Pemda belum menyerahkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah. Padahal, menurutnya, sekolah ini akan sepenuhnya dibangun dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Tugas Pemda hanyalah menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“Sekolah ini gratis, diasramakan, dan menyasar anak-anak dari keluarga termiskin. Yang diuntungkan adalah masyarakat daerah itu sendiri,” ujar Tomsi.
Ia mengingatkan bahwa seluruh program tersebut dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Karenanya, Pemda diminta proaktif dan tidak menunggu instruksi berulang kali dari pemerintah pusat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lintas lembaga. Hadir langsung di Jakarta antara lain Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.
Tim Redaksi
