Portal Pantura, Brebes – Pemerintah Desa Purbayasa, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, mengambil langkah strategis dalam mematangkan arah pembangunan desa ke depan. Pada Selasa (9/7/2025), pemerintah desa menyelenggarakan dua agenda penting secara bersamaan, yakni Musyawarah Desa (Musdes) untuk sosialisasi dan pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026, serta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk revisi RKP Desa tahun 2025.
Kegiatan yang digelar di Aula Balai Desa Purbayasa ini dihadiri oleh jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta pendamping desa. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan tingginya semangat partisipatif warga dalam proses perencanaan pembangunan.
Dorong Perencanaan Inklusif dan Berbasis Kebutuhan Nyata
Kepala Desa Purbayasa, Drs. H. Syaefudin, M.Si., yang memimpin langsung jalannya musyawarah, menegaskan bahwa penyusunan RKP Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi merupakan upaya kolektif seluruh elemen masyarakat.
“RKP Desa adalah dokumen hidup. Ia harus tumbuh dari kebutuhan dan aspirasi warga. Karena itu, keterlibatan masyarakat adalah kunci agar perencanaan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Syaefudin dalam sambutannya.
Pembentukan tim penyusun RKP Desa 2026 pun dilakukan secara terbuka. Tim ini terdiri dari perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk unsur perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Mereka akan bertugas merancang rencana kerja yang realistis dan sesuai potensi desa, dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.
Revisi RKP 2025: Antisipasi Dinamika dan Tantangan Baru
Selain menyusun rencana untuk tahun depan, Musdesus juga membahas perubahan RKP Desa tahun 2025. Perubahan ini dinilai penting untuk menyesuaikan program kerja dengan dinamika di lapangan dan kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam rencana awal.
Langkah revisi tersebut sejalan dengan prinsip adaptif dalam tata kelola desa yang baik. Pemerintah desa ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Ketahanan Pangan Jadi Agenda Prioritas
Dari dua agenda besar tersebut, satu tema krusial yang mengemuka adalah komitmen Desa Purbayasa dalam memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah desa menetapkan sedikitnya 20 persen dari Dana Desa akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan.
“Kita ingin membangun sistem pangan yang mandiri di tingkat desa. Dana tersebut akan kita gunakan untuk penguatan sektor produksi, distribusi, hingga pengelolaan pangan melalui BUMDes,” jelas Syaefudin.
BUMDes akan menjadi ujung tombak dalam realisasi program ini. Pemerintah desa melihat peluang besar dalam pengembangan usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengolahan hasil pangan. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
Sinergi Bersama Pendamping Desa
Koordinator Kecamatan Pendamping Desa, Nanang Saefudin, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan semangat partisipatif yang ditunjukkan dalam Musdes ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendampingi desa dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi program.
“Kami memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Kami juga mendorong desa agar inovatif dan responsif terhadap kebutuhan warganya,” kata Nanang.
Dengan musyawarah yang terbuka dan fokus kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan, Desa Purbayasa menunjukkan komitmennya membangun desa secara mandiri, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan. Musdes kali ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.***
Tim Redaksi
