Portal Pantura, Brebes – Pemerintah Kabupaten Brebes kembali meraih nilai B dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Brebes telah berjalan, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Wakil Bupati Brebes, Wurja, SE, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Acara digelar di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyerahkan Penghargaan SAKIP Award dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Mandiri kepada beberapa perangkat daerah yang dinilai berprestasi.
OPD dengan Predikat “A”
Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat meraih nilai SAKIP tertinggi dengan predikat “A”:
- BKPSDMD Brebes: 83,25
- Dinas Pekerjaan Umum Brebes: 82,45
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades): 80,15
Sementara untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) Mandiri, predikat “B” diberikan kepada:
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: 3,56
- DPMPTSP Brebes: 3,23 (kategori Baik dengan Catatan)
- Baperlitbangda Brebes: 3,19 (kategori Baik dengan Catatan)
Evaluasi Kinerja Butuh Perbaikan
Wurja mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Brebes tahun ini naik tipis dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, Brebes memperoleh skor 63,26, dan kini menjadi 64,29. Kategori masih berada di level “B”, artinya belum mengalami peningkatan signifikan.
“Evaluasi SAKIP bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah alat ukur kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh,” ujar Wurja.
Menurutnya, evaluasi ini juga berfungsi untuk melihat capaian dan mendeteksi bagian-bagian yang masih perlu perbaikan. Salah satu sorotan ialah pada penyusunan pohon kinerja dan evaluasi internal yang belum maksimal.
Wurja menegaskan, dibutuhkan komitmen kuat dari setiap perangkat daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Setiap OPD diminta membuat perencanaan kinerja yang jelas, melaksanakan kegiatan secara terarah, serta menyampaikan laporan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Harapan Perbaikan Lanjutan
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong OPD untuk lebih baik dalam manajemen kinerja dan pelayanan publik. Wurja mengajak seluruh kepala OPD agar menjaga integritas dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
