Portal Pantura, Brebes – Strategi komunikasi publik pemerintah daerah di era digital kini menghadapi tuntutan baru yang lebih kompleks.
Alih-alih sekadar mengejar jumlah penonton atau viralitas semata, aparatur pemerintah dituntut untuk mampu membangun kepercayaan publik secara nyata.
Pesan tersebut mengemuka dalam forum Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kabupaten Brebes.
Kegiatan strategis ini fokus membahas penguatan kapasitas komunikasi publik dan pengelolaan media sosial pemerintah daerah.
Transformasi Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., memberikan pandangan mendalam mengenai hal ini.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang benar secara data dan regulasi belum tentu serta-merta diterima oleh masyarakat.
Pendekatan komunikasi yang kaku sering kali gagal menjembatani kesepahaman antara pemerintah dan warga.
Oleh karena itu, komunikasi pemerintah wajib menggabungkan unsur data yang kuat dengan rasa empati yang tinggi.
Menggabungkan Logos, Pathos, dan Ethos
Dalam praktiknya, komunikasi publik yang ideal harus merangkum tiga elemen utama secara seimbang dan proporsional.
Elemen tersebut meliputi Logos yang berkaitan dengan data akurat, Pathos menyangkut empati, serta Ethos pada kredibilitas.
Warsito mendorong penerapan strategi Pathos First atau mengutamakan empati sebelum menjabarkan aturan.
Masyarakat perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa keresahan mereka telah didengar dan dipahami dengan baik.
Strategi Menghadapi Kritik dan Konten Viral
Tantangan di lapangan semakin dinamis ketika muncul konten kreator lokal yang melontarkan kritik tanpa melalui kroscek data.
Menghadapi situasi ini, instansi pemerintah diingatkan untuk tidak terpancing melawan konten viral dengan cara yang sama.
Langkah utama yang harus ditempuh adalah berkoordinasi secara cepat dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Klarifikasi wajib disampaikan secara objektif berbasis bukti valid tanpa harus memicu perdebatan terbuka.
Media Sosial Sebagai Ruang Percakapan Warga
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, S.Hut., M.Si., turut membagikan strateginya.
Ia menilai media sosial instansi pemerintah sudah saatnya keluar dari zona nyaman sebagai sekadar etalase kegiatan rutin.
Media sosial harus difungsikan secara optimal sebagai ruang dialog interaktif untuk mendengar keluhan warga.
Penerapan lima pilar konten mulai dari informasi hingga human government menjadi kunci keberhasilan interaksi digital.
Menghadirkan Sisi Humanis Instansi Pemerintah
Penggunaan visual yang kuat serta gaya bahasa yang natural terbukti mampu mendekatkan institusi dengan masyarakat.
Konten kreatif yang disajikan harus mampu menjawab pertanyaan seputar dampak langsung bagi kehidupan sehari-hari.
Fajar juga menekankan pentingnya kerja sama tim yang solid di balik layar pengelolaan media sosial.
Koordinasi terorganisir dari tahap perencanaan hingga evaluasi akan menjaga konsistensi pesan yang disampaikan.
Membangun Ekosistem Komunikasi yang Berdampak
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, ST., M.Si., menyoroti kecepatan arus informasi saat ini.
Pemerintah daerah dituntut sigap mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di tengah gempuran berbagai platform digital.
Komunikasi publik yang efektif harus mampu menghadirkan solusi nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
Pembentukan Standar Operasional Prosedur yang jelas akan menghindarkan pemerintah dari sikap gagap dalam merespons isu.
Sinergi Lintas Sektor untuk Kepercayaan Publik
Penguatan komunikasi tidak bisa dibebankan hanya pada pundak satu bidang atau admin media sosial semata.
Seluruh elemen mulai dari pimpinan hingga tingkat OPD harus terintegrasi dalam satu ekosistem yang solid.
Sinergi lintas sektor ini akan memperkuat posisi humas sebagai jembatan informasi yang kredibel.
Kepercayaan masyarakat pada akhirnya lahir dari konsistensi pelayanan dan transparansi informasi yang diberikan.
Dari Pola Satu Arah Menuju Dialog Interaktif
Narasumber profesional, Rama Sahid, S.Psi., MM., C.T., mengingatkan pentingnya meninggalkan pola komunikasi satu arah.
Aktivitas digital tidak boleh berhenti sebatas membuat, mengunggah, lalu melupakan konten yang sudah disebar.
Penerapan prinsip 3R yang mencakup Read, Respond, dan Redirect menjadi panduan praktis bagi pengelola media sosial.
Setiap interaksi digital harus diarahkan menuju penyelesaian masalah secara konstruktif dan solutif.
Menjaga Standar Kualitas Pesan Publik
Prinsip 4C yang meliputi Clear, Concise, Courteous, dan Correct wajib diterapkan dalam setiap narasi resmi.
Jawaban yang diberikan pemerintah harus ringkas, santun, dan didasarkan pada kebenaran informasi yang utuh.
Kecepatan merespons isu tidak boleh mengorbankan akurasi data yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
Kualitas pesan yang terjaga akan memperkokoh reputasi institusi di mata masyarakat luas.
Mengoptimalkan Karakter dan Kearifan Lokal
Berbagai keterbatasan sarana prasaran dan tenaga pengelola di lapangan sering kali menjadi kendala tersendiri.
Kendati demikian, situasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan inovasi pelayanan komunikasi.
Penggunaan kearifan lokal seperti logat bahasa daerah justru dapat menjadi kekuatan tersendiri jika dimanfaatkan tepat.
Pendekatan kultural membuat pesan pembangunan terasa jauh lebih membumi dan mudah diterima warga.
Kesimpulan Era Baru Komunikasi Pemerintah
Keberhasilan pengelolaan komunikasi publik di era digital bukan diukur dari seberapa cepat kita merespons.
Esensi utamanya terletak pada kehadiran nyata pemerintah saat masyarakat membutuhkan informasi dan kepastian.
Humas pemerintah harus terus beradaptasi dengan mengedepankan empati dan transparansi informasi yang utuh.
Sebab, konten yang menarik mungkin memikat pandangan, namun komunikasi yang tulus membangun kepercayaan abadi.***
Tim Redaksi
