Portal Pantura, Brebes – Pemerintah Kecamatan Tonjong menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Aula Kecamatan Tonjong, Kamis (5/2/2026). Forum ini menjadi tahap penting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2027.
Camat Tonjong Lukman Hakim memimpin forum yang dihadiri anggota DPRD Brebes dari tiga fraksi: Ade Apriyanto (PAN), Hendro (Gerindra), dan Imam Sairi (PPP). Turut hadir Sekretaris Kecamatan Widodo, kepala desa se-Kecamatan Tonjong, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperlitda).
Usulan 17 Titik Prioritas Pembangunan
Sekretaris Kecamatan Widodo menjelaskan tujuan utama Musrenbangcam. “Forum ini membahas usulan prioritas pembangunan dari desa-desa sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Musrenbangcam menghasilkan 17 titik prioritas pembangunan di wilayah Tonjong. Usulan ini akan diajukan ke tingkat kabupaten untuk masuk dalam RKPD 2027.
Camat Tegur Kedisiplinan Kepala Desa
Dalam sambutannya, Camat Lukman Hakim menyoroti persoalan disiplin. “Seringkali kepala desa tidak hadir atau datang terlambat. Untuk kegiatan penting seperti ini, kepala desa harus hadir,” tegasnya.
Lukman meminta anggota DPRD memperjuangkan realisasi 17 prioritas pembangunan tahun depan. Ia juga menyoroti penurunan Dana Desa akibat alokasi untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu proyek mendesak yang disorot adalah pembangunan Jembatan Petenteng di Desa Purwodadi. Camat berharap seluruh usulan dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Alokasi Rp1 Miliar untuk 14 Desa
Perwakilan Baperlitda Brebes menjelaskan mekanisme realisasi usulan pembangunan. “Tidak semua usulan dapat terealisasi 100 persen. Bahkan ada yang tidak terakomodir sama sekali,” jelasnya.
Setiap kecamatan mendapat alokasi sekitar Rp1 miliar sebagai stimulan untuk 14 desa. Syaratnya, usulan harus masuk dalam RKPD dan sesuai skala prioritas.
Baperlitda menyampaikan arahan Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma. “Anggaran ini milik masyarakat, bukan pemerintah,” tegas perwakilan Baperlitda.
