Portal Pantura, Jakarta – Pemerintah menjadikan koperasi desa sebagai pilar utama dalam membangun tatanan ekonomi baru yang lebih merata dan mandiri. Sedikitnya 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini menjadi ujung tombak untuk memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan hal ini dalam forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Menurutnya, program ini adalah langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tapi gerakan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput,” ujar Farida di hadapan para investor dan pemimpin bisnis nasional.
Ia menjelaskan, tatanan ekonomi baru yang diusung pemerintah berfokus pada inklusivitas dan keadilan. Tujuannya adalah membangun sistem ekonomi yang tidak lagi terpusat di kota besar, melainkan tumbuh kuat dari desa.
Partisipasi Rakyat Melampaui Target
Program pembentukan KDKMP menunjukkan antusiasme publik yang tinggi. Farida memaparkan data terbaru per awal Oktober 2025 yang melampaui target awal sebanyak 80.000 unit.
“Hingga hari ini, sebanyak 83.132 KDKMP telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 81.857 di antaranya sudah resmi berbadan hukum,” ungkapnya.
Angka ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Tercatat lebih dari 996 ribu warga telah menjadi anggota. Sementara itu, 684 ribu lainnya terlibat langsung sebagai pengurus dan pengawas koperasi.
Menurut Farida, data tersebut membuktikan bahwa koperasi telah bertransformasi. “Koperasi kini bukan lagi simbol lama, tapi telah menjadi mesin ekonomi baru di tingkat lokal,” tegasnya.
Memangkas Rantai Pasok, Menguatkan Desa
Salah satu fungsi utama KDKMP adalah memotong rantai pasok yang selama ini dianggap terlalu panjang dan merugikan produsen di tingkat bawah, seperti petani dan nelayan.
Melalui koperasi, desa kini dapat mengelola berbagai sektor ekonomi secara mandiri. Mulai dari distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam, hingga pendirian gerai sembako dan apotek.
“Koperasi desa juga membuka peluang investasi lokal di bidang energi, perumahan, peternakan, dan ekonomi digital. Kita ingin koperasi menjadi pemain utama, bukan pelengkap,” kata Farida.
Untuk memastikan tata kelola yang baik, pemerintah meluncurkan platform digital SIMKOPDES. Sistem ini dirancang untuk memantau kinerja dan aktivitas koperasi secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dukungan Penuh BUMN dan Swasta
Gerakan ini tidak berjalan sendiri. Farida menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Sejumlah perusahaan pelat merah raksasa telah digandeng untuk membangun ekosistem KDKMP.
Beberapa di antaranya adalah Pupuk Indonesia, ID Food, Bulog, Telkom Indonesia, PLN, Pertamina, Biofarma, hingga bank-bank milik negara (HIMBARA). Kolaborasi ini berfokus pada penyediaan akses pembiayaan, distribusi produk, hingga adopsi teknologi.
Dukungan ini disambut baik oleh para mitra. Yehezkiel Adiperwira, yang mewakili Pupuk Indonesia, menyatakan komitmennya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi langsung melalui KDKMP.
“Rantai distribusi pupuk subsidi kini dipangkas. Pupuk langsung dari produsen melalui distributor ke penerima pada titik serah, salah satunya KDKMP,” jelas Yehezkiel.
Dukungan serupa datang dari kalangan pengusaha muda. Angga Wira dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melihat KDKMP sebagai mitra strategis, bukan pesaing.
“Dunia usaha justru bisa menjadi bagian dari ekosistem koperasi dan bersinergi. Kami mendukung program ini karena fokusnya jelas ke akar rumput,” ujar Angga.
Farida menutup paparannya dengan optimisme. Ia meyakini keberhasilan KDKMP akan menjadi tolok ukur utama transformasi ekonomi nasional.
“Kita sedang membangun fondasi ekonomi baru yang tidak bergantung pada impor, tetapi tumbuh dari gotong royong dan produktivitas rakyat sendiri,” pungkasnya.***
Tim Redaksi
