Portal Pantura, Klaten – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Klaten menyuarakan dukungan penuh terhadap seluruh hasil Rapat Koordinasi Nasional III Dewan Pimpinan Pusat PPP. Sikap politik ini ditegaskan sebagai langkah menjaga soliditas partai menyongsong Pemilu 2029.
Ketua Umum PPP H. Muhammad Mardiono yang menonaktifkan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum disambut positif pengurus daerah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai cerminan penegakan tata kelola organisasi yang berkeadilan.
Selain posisi Wakil Ketua Umum, penonaktifan juga berlaku untuk Taj Yasin Maimoen dari posisi Sekretaris Jenderal. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga ritme kerja pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah.
Ketua DPC PPP Kabupaten Klaten Legiman menegaskan bahwa keputusan strategis dalam Rakornas III bukanlah kebijakan sepihak pimpinan pusat. Penonaktifan tersebut lahir dari aspirasi murni jajaran pengurus wilayah di seluruh Indonesia.
“Jangan memutarbalikkan kenyataan seakan-akan ini kehendak pribadi Pak Mardiono. Rakornas III adalah forum permusyawaratan resmi yang dihadiri utusan wilayah dan cabang. Penonaktifan kedua fungsionaris tersebut lahir dari desakan arus bawah. Kami di Klaten dan kawasan Solo Raya merasakan betul, partai tidak bisa bergerak jika pucuk pimpinan di pusat tidak satu frekuensi atau absen dalam agenda-agenda krusial partai,” tegas Legiman di Klaten.
Suara Arus Bawah dan Keadilan Organisasi
Dinamika di tingkat pusat kerap dirasakan langsung keampuhannya oleh jajaran pengurus paling bawah. Kerja keras kader di lapangan membutuhkan keteladanan serta komitmen nyata dari pengurus di tingkat nasional.
Legiman menyoroti perbedaan perlakuan antara dedikasi pengurus akar rumput dengan sikap sebagian pengurus elite DPP. Menurutnya, kader di level bawah telah mencurahkan segenap daya demi menjaga kehormatan lambang Ka’bah.
Pengurus Anak Cabang hingga tingkatan Ranting terus menyapa masyarakat tanpa henti. Di tengah kompetisi politik yang kian padat, konsistensi kehadiran tokoh pengurus pusat menjadi kebutuhan vital organisasi.
Ketidakhadiran fungsionaris kunci pada agenda-agenda krusial seperti Rapat Kerja Nasional dinilai kurang menghargai keringat para pejuang partai di daerah. Hal ini menjadi alasan kuat di baliknya dorongan evaluasi kepengurusan.
“Pengurus ranting di desa-desa bekerja keras menyapa warga tanpa pamrih. Sangat tidak adil jika fungsionaris yang memegang mandat strategis seperti Waketum dan Sekjen justru pasif atau berjalan di luar garis komando resmi partai. Penonaktifan ini adalah penegasan bahwa tidak ada privilese di PPP: siapa pun yang memegang amanat harus aktif mengabdi, bukan sekadar menaruh nama di susunan SK kepengurusan,” tambah Legiman.
