Ade Fatahillah menyebut, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pemilu di UMBS. Regulasi yang jelas, independensi penyelenggara, dan transparansi proses pemilu adalah langkah-langkah penting yang harus segera diwujudkan.
Dalam menghadapi kritik ini, KPUM sebagai penyelenggara pemilu diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada. Penyusunan peraturan yang transparan dan melibatkan partisipasi mahasiswa dapat menjadi solusi awal untuk membangun kembali kepercayaan mahasiswa terhadap proses pemilu.
Selain itu, KPUM juga perlu memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi.
Sejatinya, Pemilu mahasiswa adalah momen penting bagi komunitas kampus untuk menunjukkan bahwa demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan pendidikan.
Kritik dan masukan dari mahasiswa, seperti yang disampaikan seharusnya dijadikan bahan evaluasi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, harapan akan pesta demokrasi kampus yang transparan, independen, dan bebas dari intervensi dapat terwujud.***
Tim Redaksi
