Portal Pantura, Semarang – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026, langsung mendapat perhatian dari pimpinan tertinggi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan kerisauan mendalam atas peristiwa tersebut, sekaligus menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Namun demikian, kami tetap menghormati setiap tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK,” ungkap Luthfi dalam pernyataannya di Semarang. Sikap gubernur menunjukkan pendekatan yang seimbang antara mengakui kekhawatiran dan tetap menghormati independensi lembaga penegak hukum.
Penangkapan Bupati Pekalongan bukan merupakan kasus pertama yang melibatkan kepala daerah di Provinsi Jateng pada tahun 2026. Beberapa minggu sebelumnya, Bupati Pati juga menjadi tersangka dalam kasus serupa yang ditangani oleh KPK. Dua insiden ini dalam waktu singkat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, Luthfi memandang setiap kasus sebagai tanggung jawab individual masing-masing penyelenggara pemerintah. Ia tidak menganggap peristiwa ini sebagai tanggung jawab kolektif institusi, melainkan akibat dari pilihan dan tindakan pribadi para pemimpin daerah.
“Peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi semua pejabat publik di Jateng. Kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan prinsip-prinsip good governance,” tegas Luthfi. Pernyataannya menegaskan ekspektasi terhadap seluruh aparat pemerintah untuk beroperasi dalam standar etika dan hukum yang ketat.
Gubernur juga menekankan bahwa setiap pelanggaran harus menjadi pembelajaran kolektif. “Semua pelayan publik harus memahami pentingnya transparansi dan menjauhi setiap bentuk pelanggaran hukum. Birokrasi yang bersih adalah komitmen yang tidak dapat ditawar-tawar,” imbau Luthfi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin memberikan jaminan bahwa layanan pemerintahan di Pekalongan akan terus berjalan normal selama proses hukum berlangsung. Taj Yasin menyatakan pemerintah akan menunggu keputusan resmi dari KPK dalam waktu 24 jam ke depan sebelum mengambil langkah selanjutnya.
“Pelayanan publik harus tetap prioritas utama kami. Masyarakat Pekalongan tidak boleh mengalami gangguan dalam mengakses layanan pemerintah selama proses penegakan hukum berjalan,” jelasnya. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kontinuitas layanan publik di tengah turbulensi peristiwa hukum.
Dua penangkapan dalam waktu singkat menunjukkan intensitas upaya KPK dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintah daerah. Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum penting bagi gubernur dan seluruh kepala daerah untuk merefleksikan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah Jateng diharapkan dapat menggunakan momentum ini untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan standar etika dalam organisasi pemerintahan. Langkah preventif dan edukatif menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan.***
Tim Redaksi
