Proses pendataan yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat pembaruan data membutuhkan waktu dan koordinasi antarinstansi.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui administrasi kependudukan juga menjadi faktor penyebab.
Banyak keluarga yang belum segera melaporkan perubahan status anggota keluarga, termasuk ketika terjadi kematian. Pengurusan administrasi biasanya baru dilakukan ketika ada kebutuhan tertentu.
DPR Dorong Penerapan Single Identity Nasional
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah segera memperkuat sistem single identity atau identitas tunggal nasional.
Sistem ini dinilai penting untuk menciptakan satu basis data penduduk yang terintegrasi dan dapat digunakan berbagai lembaga negara.
Dengan identitas tunggal, pemerintah diharapkan dapat memastikan data pemilih lebih akurat, mengurangi potensi data ganda, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
E-Voting 2029 Butuh Fondasi Data yang Kuat
Penerapan e-voting pada Pemilu 2029 dinilai dapat menjadi langkah besar dalam modernisasi demokrasi Indonesia.
Namun, DPR menegaskan transformasi digital dalam pemilu harus dimulai dari pembenahan fondasi utama, yakni data kependudukan.
Tanpa data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, penggunaan teknologi dalam pemilu justru berisiko menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, kesiapan single identity dan validitas data pemilih menjadi syarat penting sebelum Indonesia benar-benar menerapkan sistem pemilu elektronik.***
