Portal Pantura – Jutaan keluarga penerima bansos PKH dan BPNT kini harus bersiap dengan kemungkinan perubahan status. Menjelang pencairan tahap 3 tahun 2026, pemerintah menegaskan daftar penerima manfaat bersifat dinamis dan bisa berubah setiap tiga bulan sekali.
Penerima bantuan tahap sebelumnya belum tentu kembali menerima di tahap berikutnya. Sebaliknya, warga yang belum pernah menerima bansos berpeluang masuk daftar jika memenuhi syarat.
Apa yang jadi dasarnya?
Pemerintah kini menggunakan satu acuan tunggal bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Dengan DTSEN, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak lagi memakai basis data masing-masing. Semua mengacu pada satu sumber data yang sama.
Siapa yang bisa tercoret?
Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan jutaan penerima telah dikeluarkan dari daftar. Alasannya beragam: kondisi ekonomi membaik, meninggal dunia, sudah berstatus aparatur sipil negara, hingga tidak lagi memenuhi syarat.
Temuan lain juga mengejutkan. Sebagian penerima tercatat telah menikmati bansos lebih dari lima tahun. Ratusan ribu di antaranya bahkan tercatat menerima bantuan hingga lebih dari 18 tahun.
Bagaimana data diperbarui?
Pemutakhiran data dilakukan lewat tiga jalur: verifikasi lapangan, usulan pemerintah daerah, dan partisipasi warga melalui aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap jutaan keluarga penerima untuk memastikan data sesuai kondisi nyata di lapangan.
Digitalisasi jadi kunci
Pemerintah mempercepat digitalisasi penyaluran bansos. Uji coba sistem baru terbukti mampu menekan tingkat kesalahan data secara signifikan dibanding metode lama.
Program ini akan diperluas ke puluhan kabupaten dan kota sebelum diterapkan secara nasional. Nantinya, sistem digital menentukan kelayakan penerima secara otomatis berdasarkan data sosial ekonomi terkini.
