Kabupaten Brebes memasuki usia ke-348 dengan membawa optimisme baru di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja yang kini menapaki tahun pertama masa pemerintahan mereka. Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk besar, wilayah terluas di Jawa Tengah bagian barat, serta persoalan sosial-ekonomi yang kompleks, Brebes menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan.
Dalam satu tahun awal kepemimpinan, sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Salah satu capaian yang cukup menonjol adalah penurunan angka kemiskinan hampir 26 ribu jiwa. Hasil ini menempatkan Brebes keluar dari kategori kabupaten dengan status miskin ekstrem, sebuah label yang selama beberapa tahun terakhir melekat kuat. Meski belum sepenuhnya bebas dari persoalan kemiskinan, langkah ini patut dicatat sebagai fondasi awal perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Brebes juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten. Kebijakan ini berangkat dari kesadaran bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian daerah. Konektivitas antarwilayah yang membaik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi bagi wilayah-wilayah yang selama ini relatif terisolasi. Dampak pembangunan jalan tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat sejak tahun pertama pemerintahan, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan dan mobilitas warga.
Di sektor pendidikan, kebijakan tidak hanya berhenti pada pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah. Pemerintah daerah meluncurkan Program Satu Keluarga Tidak Mampu Satu Sarjana, yang telah mengantarkan lebih dari 400 pelajar Brebes melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Sementara itu, bidang kesehatan juga menunjukkan inovasi pelayanan. Program tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, layanan spesialis keliling (speling), serta program keluarga sejahtera menjadi upaya konkret mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan warga, terutama kelompok rentan yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan formal.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Brebes mencatatkan prestasi dengan meraih predikat sebagai badan publik informatif. Skor tinggi 97,2 mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi dan transparansi. Hal ini selaras dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 67,2 persen terhadap kinerja pemerintahan Paramitha Widya Kusuma. Angka tersebut menjadi indikator pengakuan publik atas upaya perbaikan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel.
Namun demikian, tantangan besar masih membentang di depan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Brebes memang mengalami peningkatan dari 70,18 pada 2024 menjadi 71,18 pada 2025. Meski naik satu poin, posisi Brebes masih berada di papan bawah IPM Jawa Tengah, hanya satu tingkat di atas Kabupaten Pemalang. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius yang menuntut kebijakan terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Pemerintah daerah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan Brebes mampu keluar dari zona terbawah IPM dan setidaknya berada di bawah peringkat 30 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Target tersebut jelas membutuhkan komitmen, kerja keras, serta terobosan kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan.
Di usia ke-348 tahun ini, Brebes berada di persimpangan antara harapan dan tantangan. Jalan menuju “Brebes Beres” bukanlah jalur yang mudah, namun dengan kepemimpinan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat, harapan itu bukan sesuatu yang mustahil.
Dirgahayu Kabupaten Brebes. Semoga terus melangkah maju dan berdaya saing demi kesejahteraan seluruh warganya.***
Tim Redaksi
