Portal Pantura, Brebes – Banjir yang kembali merendam wilayah Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dinilai bukan sekadar fenomena musiman, melainkan indikasi belum optimalnya penanganan secara menyeluruh. Peristiwa yang terus berulang setiap musim hujan ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kebijakan agar segera melakukan pembenahan sistemik dan berkelanjutan.
Tokoh aktivis yang juga pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes, Azmi Asmuni Majid, menilai pendekatan penanganan banjir selama ini masih bersifat reaktif. Upaya yang dilakukan dinilai hanya fokus pada penanganan darurat tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Banjir di Ketanggungan tidak bisa diselesaikan dengan langkah sesaat. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujar Azmi saat meninjau lokasi terdampak, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, persoalan banjir di wilayah tersebut sudah masuk kategori kompleks karena melibatkan berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga tata kelola infrastruktur. Oleh karena itu, ia mendorong adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah untuk bekerja secara sinergis.
Azmi memaparkan sedikitnya lima langkah strategis yang dinilai krusial untuk mengatasi banjir secara jangka panjang.
Pertama, normalisasi sungai dan pengelolaan sedimentasi. Ia menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penumpukan sampah. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya kapasitas tampung air, sehingga meningkatkan risiko meluap saat hujan deras. Normalisasi sungai, menurutnya, harus dilakukan secara berkala dan terencana.
Kedua, perbaikan sistem drainase terpadu. Ia menilai banyak saluran drainase di kawasan permukiman yang tidak berfungsi optimal, baik karena tersumbat maupun tidak terhubung dengan baik. Kondisi ini menyebabkan air tidak mengalir secara efektif dan memicu genangan di berbagai titik.
Ketiga, pemulihan kawasan hulu. Alih fungsi lahan di daerah hulu disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya aliran permukaan air ke wilayah hilir. Azmi menekankan pentingnya reboisasi serta pengawasan ketat terhadap tata ruang guna mengembalikan fungsi resapan air.
Keempat, penguatan koordinasi lintas sektor. Ia menilai penanganan banjir seringkali terkendala ego sektoral antarinstansi. Padahal, persoalan banjir melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sinergi dinilai menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Kelima, perubahan perilaku masyarakat. Azmi mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat. Kebiasaan membuang sampah ke sungai harus dihentikan, disertai dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
Lebih lanjut, Azmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan banjir melalui gerakan bersama bertajuk “Ayo Gubrak Bareng!”. Gerakan ini diharapkan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mencegah banjir.
“Ketanggungan membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana. Masyarakat harus bisa merasa aman saat hujan turun tanpa kekhawatiran banjir kembali datang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan persoalan banjir di Ketanggungan dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga tidak lagi menjadi ancaman tahunan bagi warga.***
