Padahal, dampaknya sangat besar terhadap arah kebijakan pembangunan masa depan.
“Jangan korbankan sensus demi efisiensi. Ini pekerjaan besar untuk bangsa,” tegasnya.
DPR akan mengawal agar tidak ada pemangkasan anggaran yang menurunkan kualitas data. Sebab, hasil sensus menjadi alat bagi pemerintah pusat dan Presiden untuk menyusun kebijakan ekonomi.
“Data kuat menghasilkan kebijakan presisi. Data lemah membuat pembangunan meleset dari kebutuhan rakyat,” ujar Fikri.
BPS Bidik Ekonomi Digital
Deputi BPS M. Edi Makhmud menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian. Mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar.
Fokus sensus kali ini juga mencakup pergeseran ke ekonomi digital yang berkembang pesat.
“Banyak transaksi kini dilakukan daring. Orang jualan, belanja, dan bekerja tanpa keluar rumah. Semua perubahan ini harus terekam,” jelas Edi.
BPS memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pengumpulan dan validasi data. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran utuh struktur ekonomi Indonesia.
“Data ini akan jadi bahan utama pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis fakta, bukan asumsi,” tambahnya.
Terbaru dari Imam Muzaki
Perayaan HUT ke-69 SMPN 1 Bumiayu Brebes, Ada Seni tari Sanggar Sabayu dan Jalan Sehat
FAKA FEST 2026 Bumiayu Meriah, Puluhan Anak Adu Prestasi di Olimpiade Matematika dan Fashion Show
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Aerobic FAKA FEST 2026 di Bumiayu Brebes
Lelang Proyek Jalan Lingkar Waduk Penjalin Brebes Disorot, CV Sarana Usaha Pertanyakan Transparansi
