Akibatnya, desa hanya bisa mengelola 32 persen Dana Desa secara mandiri. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.
“Dana Desa yang bisa dijalankan desa hanya 32 persen saja,” ungkap Masturo.
Meski demikian, pemerintah desa tetap menampung usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas. Keterbatasan dana tidak menyurutkan semangat untuk membangun desa.
Cari Sumber Dana Alternatif
Untuk mengatasi keterbatasan, pemerintah desa aktif mencari sumber pendanaan lain. Salah satunya melalui program aspirasi anggota DPR.
Langkah ini diambil agar pembangunan tetap berjalan optimal. Diversifikasi sumber dana menjadi strategi penting di tengah keterbatasan anggaran.
Musrenbangdes 2027 Digelar Bersamaan
Dalam kesempatan sama, Desa Kutayu juga menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun anggaran 2027.
Kegiatan ini menghasilkan lima usulan pembangunan yang akan dibawa ke tingkat kecamatan. Dua usulan prioritas salah satunya adalah perbaikan jalan kabupaten dan pembangunan bendungan.
Usulan-usulan ini merupakan aspirasi masyarakat yang dikumpulkan melalui forum musyawarah. Partisipasi aktif warga menjadi kunci perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Penetapan RKP Desa 2026 menunjukkan komitmen Desa Kutayu dalam pembangunan berkelanjutan. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berupaya maksimal.
Program ketahanan pangan melalui penggemukan kambing diharapkan membawa dampak nyata. Selain meningkatkan ekonomi, program ini juga mendukung kemandirian pangan desa.
