Portal Pantura, Brebes – Upaya mewujudkan tata kelola negara yang berpihak pada kepentingan rakyat menjadi topik utama dalam kegiatan diskusi dan kajian publik yang digelar Universitas Harkat Negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Rabu (11/3/2026) sore.
Acara yang dimulai pukul 15.30 hingga 18.00 WIB itu diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pegiat sosial kemasyarakatan, akademisi, aktivis pendidikan, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas bagaimana negara seharusnya dikelola agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Diskusi dipandu oleh Azmi Asmuni Majid, seorang pegiat sosial kemasyarakatan yang bertindak sebagai moderator. Dalam pengantarnya, ia menekankan pentingnya ruang diskusi publik sebagai sarana bertukar gagasan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said Ak.M.B.A, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen kampus dalam mendorong tradisi intelektual yang terbuka dan kritis. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog yang mampu mempertemukan gagasan akademik dengan realitas sosial di masyarakat.
“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, sekaligus memperkaya perspektif mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Forum tersebut menghadirkan narasumber utama Budiman Tanuredjo, seorang wartawan senior yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Dalam paparannya, ia menyoroti peran strategis kalangan intelektual, akademisi, serta masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Budiman, di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat dituntut memiliki literasi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Ia menilai penguatan literasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.
“Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan ruang publik tetap sehat. Informasi harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, praktisi hukum dari wilayah selatan Brebes, Slamet Riyadi, SH., MH. turut memberikan pandangannya dalam sesi diskusi. Ia menyoroti berbagai persoalan hukum yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum hingga regulasi yang kerap menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Menurutnya, pembenahan sistem hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola negara yang berkeadilan. Ia menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.
Tim Redaksi
