Portal Pantura – Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama akhirnya memasuki tahap akhir. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 14 Januari 2025, honorer yang telah lulus seleksi PPPK akan mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sepanjang bulan Februari 2025. Dengan diterbitkannya NIP tersebut, Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu akan berlaku mulai 1 Maret 2025.
Ini berarti bahwa mulai bulan Maret 2025, PPPK tahap pertama yang telah resmi diangkat akan menerima gaji pertama mereka. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para tenaga honorer yang telah lama menantikan kepastian status kepegawaian mereka.
Gaji PPPK Sesuai Golongan
Besaran gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024. Untuk tenaga honorer lulusan SMA yang diangkat sebagai PPPK penuh waktu, mereka akan masuk dalam Golongan V dengan kisaran gaji antara Rp 2.511.500 hingga Rp 4.189.900 per bulan.
Keuntungan PPPK Penuh Waktu
Menjadi PPPK penuh waktu memberikan berbagai keuntungan bagi tenaga honorer. Selain mendapatkan kepastian gaji, mereka juga berhak menerima berbagai tunjangan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa tunjangan yang akan diterima PPPK di antaranya:
- Tunjangan Keluarga: 10% dari gaji pokok.
- Tunjangan Anak: 2% dari gaji pokok (maksimal dua anak).
- Tunjangan Pangan: Berupa beras 10 kg per orang, dengan maksimal empat orang dalam satu keluarga.
- Tunjangan Jabatan: Diberikan bagi PPPK yang menduduki jabatan tertentu.
- Tunjangan Lainnya: Nominalnya bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.
Dengan adanya tunjangan ini, kesejahteraan PPPK diharapkan meningkat dibandingkan saat mereka masih berstatus tenaga honorer.
Gaji PPPK Paruh Waktu
Selain PPPK penuh waktu, pemerintah juga membuka formasi untuk PPPK paruh waktu. Namun, gaji yang diterima oleh PPPK paruh waktu berbeda dari PPPK penuh waktu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan bahwa gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan gaji mereka saat masih berstatus tenaga honorer atau minimal setara dengan upah minimum wilayah (UMW).
Besaran gaji PPPK paruh waktu akan dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan masing-masing. Dengan skema ini, pemerintah memastikan bahwa tenaga honorer yang bekerja dalam sistem PPPK tetap mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Ketua Harian Muslimat NU Kecamatan Tonjong Maemunah bersama jajaran pengurus saat memulai pembangunan gedung kantor dua lantai di Jalan Raya Purwodadi-Tanggeran, Rabu, 11 November 2026. (Foto: Portal Pantura/Yudhi P)
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/Peletakan-Batu-Pertama-Gedung-Muslimat-NU-Tonjong.jpg" />
