Portal Pantura – Kabar gembira menghampiri ratusan ribu tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi memutuskan untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mulai berlaku serentak pada 1 Januari 2027.
Keputusan krusial ini diambil setelah melalui serangkaian perhitungan matang dan pembahasan intensif antara pihak eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat koordinasi finalisasi penataan tenaga honorer di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kebijakan strategis ini dipastikan tidak hanya menyasar sektor pendidikan semata. Pemerintah memperluas jangkauan pengangkatan ini ke berbagai lintas profesi yang selama ini mengabdi di ranah pelayan publik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ruang lingkup kebijakan pengangkatan status ini mencakup banyak sektor teknis dan pelayanan dasar masyarakat.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar,” ujar Prasetyo.
Selain dosen dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), pengalihan status ini turut menyertakan tenaga kesehatan, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana pelayanan umum lainnya.
Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu
Mengenai mekanisme serta rincian persyaratan administrasi, pemerintah mengimbau para pegawai untuk tetap memantau pembaruan data di instansi masing-masing.
Meskipun pengumuman resmi telah diterbitkan, petunjuk teknis mendalam mengenai batas masa kerja minimal dan kriteria evaluasi kinerja secara detail masih dalam tahap penyusunan oleh kementerian terkait.
Langkah terpenting bagi para pegawai saat ini adalah memastikan seluruh pangkalan data kepegawaian sudah terverifikasi dengan benar di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Khusus untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2026 mengonfirmasi keberadaan 242.482 guru berstatus PPPK paruh waktu yang masuk dalam skema pengangkatan tanpa seleksi ulang.
