“Tadi saya lihat langsung. Rumah-rumah rusak dan jalan terbuka. Itu sangat berbahaya, mohon jangan kembali ke sana,” kata Gibran.
Ia menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini.
Gibran secara khusus meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, serta penyandang disabilitas.
“Kebutuhan makan harus tercukupi, obat-obatan tersedia, dokter dan bidan harus siaga 24 jam,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta proses pendataan dilakukan secara rinci agar seluruh hak warga tetap terpenuhi setelah relokasi. Termasuk warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan.
“Yang bertani atau beternak harus didata. Lahannya berapa, ternaknya apa, semua dicatat. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat relokasi tidak bisa ditunda. Pergerakan tanah di Desa Padasari masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan korban jika warga kembali ke permukiman lama.
Salah satu warga, Kailah, mengaku siap mengikuti rencana relokasi. Ia mengatakan wilayah tersebut memang rawan bencana serupa.
“Dari dulu sudah pernah terjadi. Saya berharap solusi pemerintah bisa menjadi yang terbaik untuk semua warga,” katanya.
Sebagai bentuk tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan senilai Rp338.035.551. Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD Jateng sebesar Rp35,2 juta serta bantuan dari Dinas Sosial senilai Rp212.068.980.
