Portal Pantura, Brebes – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Brebes memastikan langkah cepat penanganan bencana tanah bergerak yang melanda Dukuh Bojongsari, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog. Peristiwa yang dipicu hujan deras di kawasan perbukitan itu berdampak pada 175 kepala keluarga atau 532 jiwa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, didampingi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, meninjau langsung lokasi pengungsian di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir, Rabu (18/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, gubernur memimpin rapat koordinasi darurat sekaligus menyerahkan bantuan logistik bagi warga terdampak.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes mencatat 143 rumah terdampak, dengan rincian 10 unit rusak berat dan 124 lainnya terancam akibat pergerakan tanah yang masih aktif. Selain permukiman warga, dua tempat ibadah, dua fasilitas pendidikan, serta jalan desa sepanjang kurang lebih 700 meter juga mengalami kerusakan.
“Untuk tanah bergerak seperti ini, yang utama adalah menyelamatkan warga dan barang-barang penting. Jangan kembali ke rumah yang sudah rusak atau berisiko. Keselamatan harus menjadi prioritas,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan pengungsi.
Ia meminta pemerintah desa dan dinas terkait terus mengedukasi warga agar tidak nekat pulang ke rumah saat kondisi tanah belum stabil. Proses pengamanan dan pemindahan barang, kata dia, akan dibantu aparat TNI-Polri dan tim gabungan. Pemerintah juga menyiapkan lokasi khusus untuk evakuasi barang agar warga tidak diliputi kekhawatiran kehilangan harta benda.
Meski kerusakan tergolong signifikan, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, sebanyak 37 kepala keluarga dengan 65 jiwa telah menempati lokasi pengungsian di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir. Dapur umum didirikan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menjamin kebutuhan makan dan minum para pengungsi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Badan Geologi serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menentukan lokasi hunian sementara (huntara). Rencananya, huntara akan dibangun di lahan Perhutani petak 34G, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat yang dinilai relatif aman dari potensi pergerakan tanah.
Gubernur menegaskan pola penanganan akan mencontoh relokasi bencana di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah, dengan memastikan warga dapat kembali beraktivitas setelah dipindahkan. “Begitu relokasi dilakukan, warga harus tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan sosialnya,” ujarnya.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap kebutuhan pengungsi menjelang Ramadan. Ahmad Luthfi mengingatkan agar dapur umum tetap menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka, termasuk takjil, sehingga ibadah warga tetap terfasilitasi dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan senilai Rp175,97 juta yang bersumber dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta PMI.
Bupati Paramitha Widya Kusuma mengapresiasi respons cepat pemerintah provinsi. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah berjalan intensif sejak hari pertama kejadian. “Kami pastikan seluruh perangkat daerah bergerak bersama. Masyarakat tidak sendiri menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Sejumlah warga pengungsi berharap bantuan kebutuhan dasar terus diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan. Susi Susanti, salah satu warga, mengaku mengungsi bersama tiga anaknya, termasuk bayi berusia 10 bulan. Ia berharap perlengkapan bayi seperti popok, sabun, minyak telon, dan kebutuhan mandi tetap tersedia.
Warga lainnya, Tona, mengaku cemas setiap kali hujan deras turun karena rumah kayunya berada di tepi hutan dekat aliran sungai. Ia berharap relokasi permanen segera direalisasikan agar keluarganya dapat tinggal di tempat yang lebih aman.
Pemerintah daerah menegaskan pemantauan terus dilakukan mengingat curah hujan di wilayah Sirampog masih tinggi. Langkah relokasi dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama guna memastikan keselamatan serta keberlanjutan kehidupan warga terdampak.***
