Portal Pantura, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam kesempatan berbuka puasa bersama wartawan di Semarang, Selasa kemarin, Ahmad Luthfi memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menerapkan transparansi maksimal dalam berbagi informasi terkait program dan progres pembangunan.
Perintah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah. Gubernur menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak fundamental masyarakat yang harus dijamin oleh institusi pemerintah.
Transparansi sebagai Pilar Kepercayaan Publik
“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang,” ujar Ahmad Luthfi saat menghadiri acara silaturahmi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (10/3/2026).
Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa transparansi informasi meliputi semua aspek pelayanan publik dan inisiatif pembangunan daerah. Tidak hanya media massa, masyarakat juga berhak mendapatkan akses informasi tentang program pemerintah.
Menurut Gubernur, transparansi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan membuka akses informasi, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas dan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Akuntabilitas keterbukaan informasi publik harus diketahui masyarakat,” tambah Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya edukasi publik tentang berbagai inisiatif pemerintah.
Peran Strategis Media dalam Pembangunan
Dalam forum yang sama, Ahmad Luthfi menekankan signifikansi kemitraan antara pemerintah daerah dan media massa. Menurutnya, jurnalis memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program pembangunan.
“Media juga memiliki peran dalam pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita, yaitu mendidik dan membangun masyarakat,” kata Gubernur.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan program pembangunan di Jawa Tengah.
Jurnalis Berkomitmen pada Verifikasi dan Akurasi
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, merespons positif perintah gubernur tersebut. Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab sejalan dengan pemerintah dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
