Portal Pantura, Salatiga – Jelang perayaan Lebaran 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjukkan komitmen serius dalam melindungi hak-hak pekerja. Melalui kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan di wilayahnya, dia memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tidak tertunda dan sesuai peraturan pemerintah pusat yang menetapkan batas maksimal pembayaran adalah H-7 sebelum Lebaran.
Kunjungan pemantauan Luthfi ke PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) di Salatiga menandai intensitas pengawasan pemerintah daerah. Bukan hanya sekedar ritual, langkah ini adalah bagian dari strategi konkret untuk menjaga kesejahteraan jutaan pekerja yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.
“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh terkait THR diberikan maksimal H-7 Lebaran sesuai surat edaran kementerian,” tegas Luthfi saat melakukan pemantauan.
Angka yang Berbicara: Besarnya Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Data terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 9 Maret 2026 menunjukkan skala pekerja dan perusahaan yang harus diawasi sangat massive. Terdapat sekitar 263.853 perusahaan beroperasi di provinsi ini, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar.
Rincian data tersebut adalah:
- 250.074 usaha mikro
- 5.594 usaha kecil
- 5.326 usaha menengah
- 2.859 usaha besar
Jumlah tenaga kerja mencapai 2.506.916 orang, dengan komposisi 1.047.558 pekerja laki-laki dan 1.459.358 pekerja perempuan. Angka-angka ini mencerminkan kompleksitas tanggung jawab yang diemban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan pemenuhan hak-hak pekerja.
Ekosistem Pengawasan: Posko Aduan dan Kolaborasi Lintas Instansi
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan THR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengandalkan pengawasan dari pusat saja. Mereka membangun ekosistem pengawasan yang tersebar di berbagai wilayah.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi membuka posko layanan aduan yang beroperasi 24 jam. Posko utama berada di Kantor Disnakertrans Provinsi, sementara enam satuan kerja pengawasan (satwaker) ditempatkan di lokasi strategis:
- Semarang
- Surakarta
- Pati
- Pekalongan
- Banyumas
- Magelang
“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/kota. Silakan buruh atau siapapun yang ingin mengadu terkait tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” jelas Luthfi.
Kolaborasi juga melibatkan Desk Tenaga Kerja Polda Jawa Tengah untuk memantau potensi persoalan ketenagakerjaan selama periode menjelang Lebaran. Pendekatan multi-instansi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah pelanggaran hak buruh.
PT SCI: Model Perusahaan yang Patuh dan Berkembang Pesat
Di tengah pemantauan ini, PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) menjadi contoh cemerlang bagaimana perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada karyawan dengan bahkan melampauinya. Perusahaan produsen alas kaki ini telah membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya pada 5 Maret 2026—jauh lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.
Prestasi ini bukan hanya soal kedisiplinan pembayaran. PT SCI juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebagai investasi padat karya. Data mencatat perusahaan ini mempekerjakan hanya sekitar 1.500 orang pada 2016. Kini, jumlah tenaga kerja sudah melonjak menjadi sekitar 18.000 orang—peningkatan 12 kali lipat dalam kurang dari satu dekade.
“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini bentuk hubungan industrial yang sangat sehat,” pujian Luthfi terhadap manajemen perusahaan.
Investasi Padat Karya: Strategi Jangka Panjang Pengurangan Pengangguran
Kesuksesan PT SCI dalam menciptakan lapangan kerja masif menggambarkan peran nyata investasi padat karya dalam ekonomi Jawa Tengah. Ini bukan hanya tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang dampak langsung pada kehidupan ribuan keluarga yang bergantung pada pekerjaan.
“Inilah peran nyata investasi padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah,” ucap Luthfi.
Komitmen Jangka Panjang: Menjadikan Jawa Tengah Magnet Investasi Global
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak berhenti pada pengawasan THR saja. Mereka secara aktif mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen pemerintah daerah meliputi:
- Kepastian hukum dan keamanan berusaha
- Tenaga kerja yang kompetitif
- Kemudahan perizinan
“Kami bersama para bupati dan wali kota sepakat menjadi manajer marketing bagi wilayah masing-masing. Saya yakin Jawa Tengah bisa menjadi gudangnya investasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” harap Ahmad Luthfi.
Visi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja bukan sekadar kebijakan musiman, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk provinsi Jawa Tengah.***
