Portal Pantura, Brebes – Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Brebes melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dan pemerintah desa setempat. Mereka menuntut keterbukaan informasi secara transparan terkait rencana pelaksanaan Proyek Agroekologis Jawa brebes (JABRES) di wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Banjarharjo.
Desakan ini tertuang dalam pernyataan sikap resmi bernomor 160/PC/SP/XIX/7354/XI/2026 yang diterbitkan pada Minggu (15/11/2026). Melalui pernyataan tersebut, organisasi pelajar NU ini menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pengelolaan lahan skala besar yang tidak transparan, mengabaikan hak petani lokal, serta berpotensi merusak keseimbangan ekologis di Kabupaten Brebes.
Tuntutan Keterbukaan Status Lahan dan AMDAL
Ketua PC IPNU Kabupaten Brebes, M. Ilham Bagus Sholahudin, menyoroti rencana pembebasan dan pengelolaan lahan seluas kurang lebih 1.225 hektare yang salah satunya menyasar Desa Cikesal, Kecamatan Ketanggungan. Menurutnya, seluruh informasi terkait proyek tersebut harus dibuka secara terang-benderang kepada masyarakat sejak tahap awal.
”Kami mendesak Pemkab Brebes, Pemdes terkait khususnya Pemdes Cikesal, serta pihak pengelola atau investor untuk membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai status lahan, perizinan, kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterbukaan informasi mutlak diperlukan guna mencegah spekulasi, kesimpangsiuran informasi, dan potensi konflik agraria di tengah masyarakat,” ujar M. Ilham Bagus Sholahudin dalam keterangan tertulisnya.
PC IPNU Brebes menilai proyek tersebut tidak layak dilanjutkan apabila pemerintah daerah dan pihak pengelola gagal menjamin transparansi serta keadilan bagi warga. Hal ini dinilai berisiko besar mengorbankan ruang hidup masyarakat setempat.
Garis Merah Pengawalan di Lapangan
Dokumen sikap yang juga ditandatangani oleh Sekretaris PC IPNU Brebes, Imam Ridho Ilahi, turut menekankan sejumlah garis merah sebagai bentuk pengawalan ketat di lapangan. Poin-poin tersebut difokuskan pada perlindungan hak warga dan kelestarian lingkungan.
Menolak Praktik Intimidasi dan Ketimpangan Agraria
PC IPNU menegaskan bahwa pengelolaan lahan seluas 1.225 hektare tersebut tidak boleh merampas kedaulatan petani lokal. Segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun skema kerja sama yang merugikan warga ditolak dengan keras.
Menjaga Kawasan Penyangga Air
Wilayah Ketanggungan bagian selatan dan Banjarharjo merupakan daerah tangkapan air serta kawasan penyangga ekologis yang vital bagi Kabupaten Brebes. Tanpa komitmen ekologis yang konsekuen, proyek ini dikhawatirkan memicu bencana kekeringan maupun banjir bandang bagi lahan pertanian warga sekitar.
”Besar harapan kami agar seluruh pemangku kebijakan dan pihak terkait dapat merespons aspirasi ini secara bijak demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Brebes yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat,” tutup pernyataan resmi tersebut.***
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

