TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
News

PC IPNU Brebes Desak Pemda Transparan dan Tolak Proyek Tanpa Kejelasan Legalitas

×

PC IPNU Brebes Desak Pemda Transparan dan Tolak Proyek Tanpa Kejelasan Legalitas

Sebarkan artikel ini
PC IPNU Brebes Desak Pemda Transparan dan Tolak Proyek Tanpa Kejelasan Legalitas
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Brebes, M. Ilham Bagus Sholahudin, saat menyampaikan sambutan dalam sebuah agenda organisasi. Pihaknya mendesak Pemkab Brebes membuka dokumen Proyek Agroekologis Jabres secara transparan, Minggu (15/11/2026). (Foto: Dok. PC IPNU Brebes)
IKLAN
⚡ RINGKASAN
PC IPNU Brebes mendesak Pemkab membuka informasi proyek lahan 1.225 hektare di Ketanggungan dan Banjarharjo secara transparan demi cegah konflik agraria.
Ukuran teks

Portal Pantura, – Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan pemerintah desa setempat. Mereka menuntut keterbukaan informasi secara transparan terkait rencana pelaksanaan Proyek Agroekologis Jawa (JABRES) di wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Banjarharjo.

Desakan ini tertuang dalam pernyataan sikap resmi bernomor 160/PC/SP/XIX/7354/XI/2026 yang diterbitkan pada Minggu (15/11/2026). Melalui pernyataan tersebut, organisasi pelajar NU ini menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pengelolaan lahan skala besar yang tidak transparan, mengabaikan hak petani lokal, serta berpotensi merusak keseimbangan ekologis di Kabupaten .

Tuntutan Keterbukaan Status Lahan dan AMDAL

Ketua PC IPNU Kabupaten , M. Ilham Bagus Sholahudin, menyoroti rencana pembebasan dan pengelolaan lahan seluas kurang lebih 1.225 hektare yang salah satunya menyasar Desa Cikesal, Kecamatan Ketanggungan. Menurutnya, seluruh informasi terkait proyek tersebut harus dibuka secara terang-benderang kepada masyarakat sejak tahap awal.

iklan

​”Kami mendesak Pemkab , Pemdes terkait khususnya Pemdes Cikesal, serta pihak pengelola atau investor untuk membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai status lahan, perizinan, kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterbukaan informasi mutlak diperlukan guna mencegah spekulasi, kesimpangsiuran informasi, dan potensi konflik agraria di tengah masyarakat,” ujar M. Ilham Bagus Sholahudin dalam keterangan tertulisnya.

​PC IPNU menilai proyek tersebut tidak layak dilanjutkan apabila pemerintah daerah dan pihak pengelola gagal menjamin transparansi serta keadilan bagi warga. Hal ini dinilai berisiko besar mengorbankan ruang hidup masyarakat setempat.

Garis Merah Pengawalan di Lapangan

Grafis denah rencana pengembangan kawasan Agroekologi Jawa brebes (JABRES) seluas 1.225 hektare di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang menjadi sorotan publik. (Foto: Tangkapan Layar/Istimewa)
Grafis denah rencana pengembangan kawasan Agroekologi Jawa (JABRES) seluas 1.225 hektare di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten , yang menjadi sorotan publik. (Foto: Tangkapan Layar/Istimewa)

Dokumen sikap yang juga ditandatangani oleh Sekretaris PC IPNU Brebes, Imam Ridho Ilahi, turut menekankan sejumlah garis merah sebagai bentuk pengawalan ketat di lapangan. Poin-poin tersebut difokuskan pada perlindungan hak warga dan kelestarian lingkungan.

Menolak Praktik Intimidasi dan Ketimpangan Agraria

PC IPNU menegaskan bahwa pengelolaan lahan seluas 1.225 hektare tersebut tidak boleh merampas kedaulatan petani lokal. Segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun skema kerja sama yang merugikan warga ditolak dengan keras.

Menjaga Kawasan Penyangga Air

Wilayah Ketanggungan bagian selatan dan Banjarharjo merupakan daerah tangkapan air serta kawasan penyangga ekologis yang vital bagi Kabupaten Brebes. Tanpa komitmen ekologis yang konsekuen, proyek ini dikhawatirkan memicu bencana kekeringan maupun banjir bandang bagi lahan pertanian warga sekitar.

​”Besar harapan kami agar seluruh pemangku kebijakan dan pihak terkait dapat merespons aspirasi ini secara bijak demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Brebes yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat,” tutup pernyataan resmi tersebut.***

Catatan

■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

Muh. Faqih Mawardi

Terbaru dari Muh. Faqih Mawardi