Proses seleksi ini akan mencakup penilaian kemampuan, pengalaman, dan kesiapan untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme yang lebih baik.
“Jika nanti tenaga pendamping desa akan diangkat menjadi PPPK, maka proses seleksi harus dijalankan dengan ketat dan transparan. Kompetensi menjadi syarat utama untuk memastikan tenaga pendamping yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas dalam mendampingi program pembangunan desa,” ujar seorang pejabat Kemendes PDTT.
Seleksi ini juga diharapkan dapat memastikan kolaborasi yang lebih efektif antara tenaga pendamping dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta mengevaluasi program pembangunan desa.
Pentingnya Optimalisasi Peran Pendamping Desa
Pendamping desa memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas program-program pembangunan di desa.
Mereka bertanggung jawab mendampingi berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di lapangan.
Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja tenaga pendamping juga menjadi hal yang penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaan.
Optimalisasi peran ini memerlukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Dengan status PPPK, diharapkan pemerintah dapat lebih mudah memberikan fasilitas dan dukungan dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut.
Pendamping Desa sebagai Pilar Pembangunan Desa
