Kurangnya Keseriusan
MPP juga menilai, lambannya proses ini tak lepas dari sikap setengah hati sebagian pejabat. Mardiyanto bahkan menyebut bahwa isu pemekaran kerap dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilu, namun minim tindak lanjut.
“Ini isu seksi tiap jelang pemilu, tapi tidak berlanjut setelahnya,” katanya.
Kritik serupa disampaikan oleh Nanang, pegiat pemekaran sekaligus Kepala Desa Kaliloka. Ia mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi dengan anggota dewan, padahal dukungan legislatif sangat penting.
“Pemekaran itu keputusan politik. Kalau tidak ada dukungan DPRD, ya sulit,” kata Nanang.
Ia menekankan pentingnya menyelaraskan rencana pemekaran dengan dokumen perencanaan daerah. “Master plan pemekaran harus masuk dalam RPJMD Bupati. Kalau tidak, hanya jadi wacana,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Soroti Ketidakhadiran Dewan
Ketidakhadiran wakil rakyat dalam acara tersebut juga disoroti oleh Parnyo, salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir. Padahal, semua anggota DPRD telah diundang.
“Kita harus evaluasi, kenapa tak satu pun anggota dewan datang. Apa mereka tak tertarik atau memang ada alasan lain?” ujar Parnyo.
MPP berharap melalui forum seperti ini, masyarakat dan para pegiat pemekaran bisa membangun kekuatan bersama. Konsolidasi akar rumput dinilai penting agar perjuangan tak hanya menggantungkan pada elite politik.
Acara “Ngopi Bareng MPP” ditutup dengan diskusi terbuka dan seruan untuk tetap menjaga semangat kolektif. Pemekaran dinilai bukan hanya soal wilayah administratif, tapi soal pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.***
Tim Redaksi
