Portal Pantura, Brebes – Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP) menggelar acara bertajuk “Ngopi Bareng MPP” pada Sabtu, 31 Mei 2025, di Pendopo Bumiayu. Acara ini menjadi wadah diskusi santai untuk mempererat silaturahmi dan membahas perkembangan terkini terkait perjuangan pemekaran wilayah Brebes Selatan.
Wakil Ketua MPP, Faturohman, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan informal. Ke depan, “Ngopi Bareng MPP” akan digelar rutin sebagai forum evaluasi dan konsolidasi perjuangan.
“Kami ingin pemekaran tetap menjadi isu hangat. Ini bukan gerakan sesaat, tapi perjuangan jangka panjang,” ujarnya.
Perjuangan Belum Usai
Salah satu pegiat pemekaran, Mardiyanto, menegaskan bahwa perjuangan membentuk daerah otonomi baru (DOB) Brebes Selatan masih penuh tantangan. Meski melelahkan, ia menekankan pentingnya konsistensi.
“Pejuang sejati tidak boleh lelah memikirkan masa depan generasi berikutnya,” kata Mardiyanto.
Ia menyoroti stagnasi proses pemekaran di tingkat provinsi. Meski sudah diparipurnakan di DPRD Kabupaten Brebes, berkas tersebut mandek di pemerintah provinsi Jawa Tengah.
“Sepuluh tahun Ganjar memimpin, tidak ada langkah nyata menyentuh pemekaran Brebes,” ujarnya.
Menurut Mardiyanto, ada kesan bahwa Jawa Tengah belum membuka diri terhadap agenda pemekaran. Padahal, dokumen permohonan telah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Namun prosesnya terhambat karena belum ada paripurna di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Untuk itu, ia mendorong Gubernur Jawa Tengah saat ini, Achmad Luthfi, agar segera mengajukan paripurna pembahasan pemekaran ke DPRD Provinsi.
“Tanpa dorongan dari gubernur, proses ini bisa kembali tertunda,” tegasnya.
Kurangnya Keseriusan
MPP juga menilai, lambannya proses ini tak lepas dari sikap setengah hati sebagian pejabat. Mardiyanto bahkan menyebut bahwa isu pemekaran kerap dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilu, namun minim tindak lanjut.
“Ini isu seksi tiap jelang pemilu, tapi tidak berlanjut setelahnya,” katanya.
Kritik serupa disampaikan oleh Nanang, pegiat pemekaran sekaligus Kepala Desa Kaliloka. Ia mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi dengan anggota dewan, padahal dukungan legislatif sangat penting.
“Pemekaran itu keputusan politik. Kalau tidak ada dukungan DPRD, ya sulit,” kata Nanang.
Ia menekankan pentingnya menyelaraskan rencana pemekaran dengan dokumen perencanaan daerah. “Master plan pemekaran harus masuk dalam RPJMD Bupati. Kalau tidak, hanya jadi wacana,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Soroti Ketidakhadiran Dewan
Ketidakhadiran wakil rakyat dalam acara tersebut juga disoroti oleh Parnyo, salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir. Padahal, semua anggota DPRD telah diundang.
“Kita harus evaluasi, kenapa tak satu pun anggota dewan datang. Apa mereka tak tertarik atau memang ada alasan lain?” ujar Parnyo.
MPP berharap melalui forum seperti ini, masyarakat dan para pegiat pemekaran bisa membangun kekuatan bersama. Konsolidasi akar rumput dinilai penting agar perjuangan tak hanya menggantungkan pada elite politik.
Acara “Ngopi Bareng MPP” ditutup dengan diskusi terbuka dan seruan untuk tetap menjaga semangat kolektif. Pemekaran dinilai bukan hanya soal wilayah administratif, tapi soal pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.***
Tim Redaksi
