Portal Pantura, Brebes – Program Indonesia Pintar (PIP) kembali diluncurkan pemerintah tahun 2026 dengan jangkauan lebih luas. Untuk pertama kalinya, siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) turut menjadi penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp400 miliar untuk 888.000 murid.
Meski program ini sudah berjalan bertahun-tahun, pertanyaan seputar mekanisme pendaftaran masih sering muncul di kalangan orang tua. Banyak yang mengira bisa mendaftar secara mandiri, padahal prosesnya melibatkan pihak sekolah.
Siapa yang Berhak Menerima?
Kementerian Pendidikan menetapkan kelompok prioritas berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Siswa dari kategori berikut diprioritaskan sebagai penerima:
- Pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Keluarga tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4
- Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak yatim, piatu, atau yatim piatu
- Siswa yang pernah putus sekolah
- Keluarga korban bencana alam
- Anak berkebutuhan khusus, termasuk yang orang tuanya terkena PHK atau terlibat konflik hukum
- Keluarga dengan tiga anak atau lebih dalam satu rumah
Prosedur Pendaftaran Melalui Sekolah
Berbeda dengan asumsi umum, PIP tidak menyediakan pendaftaran online mandiri. Proses pengajuan dilakukan melalui lembaga pendidikan dengan tahapan:
1. Koordinasi dengan Sekolah Orang tua menemui wali kelas, guru BK, atau bagian kesiswaan untuk menyampaikan kebutuhan bantuan.
2. Penyiapan Dokumen Dokumen yang diperlukan meliputi Kartu Keluarga, akta kelahiran, KKS (jika ada), atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW/kelurahan.
3. Pengajuan ke Sistem Sekolah memasukkan data siswa ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan status “Layak PIP“. Data harus mencakup NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, pekerjaan dan penghasilan orang tua.
4. Verifikasi Bertingkat Dinas Pendidikan memverifikasi data sebelum mengusulkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
Dua Fase Pengusulan 2026
Pemerintah membagi periode pengusulan menjadi dua tahap:
Fase I (Januari-Juli): Menggunakan data Dapodik per 31 Januari 2026. Data siswa harus valid sebelum batas waktu ini.
Fase II (Agustus-Desember): Menggunakan data Dapodik per 31 Agustus 2026, memberikan peluang bagi siswa baru atau yang terlewat di fase pertama.
Opsi Pengajuan Melalui Aplikasi Cek Bansos
Meski bukan jalur utama, keluarga dapat mengajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos dengan langkah:
- Unduh aplikasi dari Play Store/App Store
- Daftar akun dengan data sesuai KTP
- Unggah dokumen: foto KTP, KK, kondisi rumah, dan swafoto dengan KTP
- Pilih menu “Usul Sanggah”
- Isi formulir lengkap dan tunggu verifikasi
Perlu dicatat, pengajuan via aplikasi tidak menjamin penerimaan otomatis dan tetap memerlukan validasi sekolah.
Besaran Dana Bantuan
Nominal bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan:
- TK/PAUD: Rp450.000/tahun (berlaku mulai 2026)
- SD (kelas 1-5): Rp450.000/tahun; kelas 6: Rp225.000/tahun
- SMP (kelas 7-8): Rp750.000/tahun; kelas 9: Rp375.000/tahun
- SMA/SMK (kelas 10-11): Rp1.800.000/tahun; kelas 12: Rp900.000/tahun
Dana dapat digunakan untuk keperluan pendidikan seperti buku, seragam, transportasi, alat tulis, biaya kursus, hingga praktik dan magang.
Tahapan Pencairan
Setelah ditetapkan sebagai penerima melalui SK Nominasi, siswa wajib mengaktifkan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur—BRI untuk SD/SMP, BNI untuk SMA/SMK. Tanpa aktivasi rekening, dana tidak dapat ditransfer.
Pencairan dilakukan tiga periode: Februari-April, Mei-September, dan Oktober-Desember setelah SK Pemberian diterbitkan.
Layanan Pengaduan
Untuk informasi atau keluhan, orang tua dapat menghubungi:
- Telepon: (021) 5703303
- WhatsApp: 0857-7529-5050
- Email: [email protected]
Pastikan data anak terdaftar lengkap di sekolah agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan ini.***
