Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga harus memperhatikan fungsi hunian dalam mendukung kehidupan pekerja.
“Kita perlu menggeser pertanyaan dari bagaimana menyediakan rumah subsidi bagi pekerja menjadi bagaimana membangun sistem hunian yang layak, terjangkau, aman, dan tetap terhubung dengan pekerjaan,” ungkap Rusli.
Ia menjelaskan bahwa kedekatan lokasi rumah dengan tempat kerja menjadi salah satu dari tiga faktor teratas dalam pemilihan hunian di seluruh lokasi penelitian. Keterjangkauan rumah juga perlu memperhitungkan biaya transportasi dan waktu perjalanan atau total housing and commuting cost. BRIN merekomendasikan empat langkah strategis, yaitu pengembangan ekosistem hunian pekerja, FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan hasil dan keberlanjutan hunian setelah dihuni.
Menanggapi hasil kajian tersebut, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kresna, mengusulkan pengembangan konsep incremental housing atau rumah tumbuh. Skema ini memungkinkan pekerja membeli tanah terlebih dahulu dan membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi. Ia juga mendorong perhatian khusus terhadap pekerja alih daya serta optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan industri untuk penyediaan hunian pekerja.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto, menekankan pentingnya efektivitas dukungan APBN melalui FLPP. Menurutnya, keberhasilan subsidi tidak cukup dilihat dari jumlah rumah yang dibangun atau pembiayaan yang disalurkan, tetapi harus memastikan rumah benar-benar dihuni, terjangkau, dan dekat dengan aktivitas pekerjaan. Data kajian di Pulogadung menunjukkan 47 persen pekerja tinggal lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja, sementara 71,78 persen hanya mampu mencicil di bawah Rp1 juta per bulan.
Dari perspektif ketenagakerjaan, Indra, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian penting dari pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja. Hunian yang layak dan sehat tidak hanya mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlanjutan usaha.
Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap hasil kajian BRIN dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pelaku industri, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem penyediaan hunian bagi pekerja di Indonesia.
Di sisi penyaluran, BP Tapera terus mengoptimalkan program FLPP untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Berdasarkan data dashboard realisasi BP Tapera per 11 November 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 204.857 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp25,5 triliun. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen BP Tapera dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, termasuk pekerja dan buruh di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Pekerja dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program pembiayaan perumahan dapat mengakses informasi melalui https://bit.ly/HunianPertamaTapera
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
■ Artikel diatas diunggah secara otomatis tanpa melalui desk redaksi Portal Pantura.
■ Penayagan artikel diatas hasil kerjasama Portal Pantura dengan Visionary Renovators International.
